Breaking News:

Video Berita

VIDEO: Hakim Tipikor Pekanbaru Vonis Pemilik Perusahaan 1 Tahun 6 Bulan Terkait Kasus Alat Peraga

Hakim menilai Endi Erlian terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan dua terdakwa lainnya

Penulis: Dian Maja Palti Siahaan | Editor: didik ahmadi

TRIBUNPEKANBARU.COM, TELUK KUANTAN - Majelis hakim pengadilan Tipikor Pekanbaru memvonis pidana penjara 1 tahun 6 bulan untuk Endi Erlian - direktur CV Aqsa Jaya Mandiri - penyedia jasa pada pekerjaan Pengadaan Modul Eksperimen Pembelajaran IPA Sain SD Berbasis Digital Interaktif di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kuansing.

Pembacaan vonis dilakukan dalam sidang putusan, Kamis (3/6/2021) di Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Sidang sendiri berlansung secara daring dan dipimpin hakim ketua Saut M Pasaribu, SH, MH.

"Menjatuhkan pidana penjara kepada saudara Endi Erlian dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan," kata hakim Saut M Pasaribu, SH, MH.

Dalam video ini bisa disaksikan vonis lengkap majelis hakim Tipikor.

Dalam kasus, ada tiga terdakwa. Selain Endi Erlian, dua lainnya yakni Sartian ST, MSi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merupakan ASN di Disdikpora Kuansing dan Aries Susanto S.Hut - yang mengerjakan pekerjaan Pengadaan Modul Eksperimen Pembelajaran IPA Sain SD Berbasis Digital Interaktif.

Selain itu, Endi Erlian juga dihukum bayar denda sebesar Rp 50 juta dengan ketentuan bila tidak dibayar diganti hukuman penjara 2 bulan.

Majelis hakim juga menghukumnya untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 64 juta. Waktu pengembalian diberi satu bulan sejak pembacaan vonis. Bila harta tidak memenuhi diganti penjara 3 bulan.

Kasus korupsi pengadaan alat peraga IPA Sains SD Berbasis Digital Interaktif di Disdikpora Kuansing ini untuk anggaran tahun 2019. Besar pagu anggaran yakni Rp 4,5 Miliar.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Kuansing sendiri mengatakan kerugian negara sebesar Rp Rp.1.355.570.000.

Namun majelis hakim memiliki perhitungan sendiri soal kerugian negara. Hasil perhitungan majelis hakim, kerugian negara dalam kasus ini sebesar Rp 1,2 Miliar. Namun setelah dikurangi biaya distributor, pelatihan dan sewa gudang, kerugian negara sebesar Rp 860 juta.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved