Breaking News:

DPRD Pekanbaru

Anggota DPRD Pekanbaru Tak Setuju Warga Urus Administrasi di Kantor Pemerintahan Pakai Surat Vaksin

Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru H Fathullah SH MH menegaskan, bahwa dirinya tak setuju warga yang urus administrasi, wajib lampiran bukti sudah vaksin

Tribun Pekanbaru/Fernando Sikumbang
Petugas menyuntikkan vaksin Covid-19 dalam bus vaksinasi keliling di Jalan Bunga Harum, Kota Pekanbaru, Minggu (30/5/2021). 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Setelah munculnya pengumuman untuk pengurusan administrasi wajib melampirkan bukti vaksin, di Kantor Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru, sejak 7 Juni lalu, memantik respon dari kalangan DPRD Pekanbaru.

Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru H Fathullah SH MH menegaskan, bahwa dirinya tidak setuju warga yang mengurus administrasi, wajib lampiran bukti sudah vaksin.

"Ini sebuah pemaksaan, tidak elok seperti itu. Karena tidak ada hubungannya vaksin dengan surat menyurat. Pakai logika, kalau seperti ini kan mengada-ngada namanya," tegas Fathullah kepada Tribunpekanbaru.com, Kamis (10/6/2021).

Politisi Partai Gerindra ini sangat sepakat, jika program vaksinasi nasional, wajib disukseskan. Berbagai langkah yang dilakukan Pemko Pekanbaru melalui OPD terkait, untuk menyukseskan program ini, patut diapresiasi.

Tapi jika sudah tidak on the track lagi, maka selaku wakil rakyat, dirinya menyebutkan kebijakan tersebut sangat tidak pro-rakyat.

"Bahwa masyarakat boleh memilih, karena ini merupakan hak asasi manusia. Mau atau tidak seseorang divaksin, tidak boleh dipaksa. Sebab, jika terjadi sesuatu, seperti meninggal dunia setelah divaksin, siapa yang mau bertanggung jawab. Jadi, saya tidak sepakat vaksin dihubung-hubungkan dengan urusan administrasi di kantor pemerintahan. Cabut pengumuman itu," katanya.

"Kalau urusan vaksin, ya vaksin saja. Ayo sama-sama kita sukseskan. RT, RW Lurah dan Camat, mari ajak warganya secara persuasif. Makanya, pemerintah itu tidak boleh berdagang dengan rakyatnya, begini lah jadinya," kesal Fathullah.

Anggota DPRD Pekanbaru dua periode ini meminta, agar Walikota Pekanbaru Firdaus MT, memerintahkan bawahannya untuk menghapus syarat vaksin untuk pengurusan administrasi tersebut.

"Saya kira Pak Walikota Firdaus sangat bijak melihat persoalan ini. Karena ini mungkin bawahannya saja yang kebablasan dan terobosannya tidak sesuai," sebutnya.

Camat Payung Sekaki, Pekanbaru, Fauzan membenarkan pengumuman yang ditempelkan di kantornya itu. Sebab ini dilakukan, karena berdasarkan keputusan presiden, yang tidak memberikan fasilitas pengurusan administrasi pemerintahan jika belum divaksinasi.

Halaman
12
Penulis: Syafruddin Mirohi
Editor: Ariestia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved