Breaking News:

DPRD Pekanbaru

Anggota DPRD Pekanbaru Tak Setuju Warga Urus Administrasi di Kantor Pemerintahan Pakai Surat Vaksin

Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru H Fathullah SH MH menegaskan, bahwa dirinya tak setuju warga yang urus administrasi, wajib lampiran bukti sudah vaksin

Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: Ariestia
Tribun Pekanbaru/Fernando Sikumbang
Petugas menyuntikkan vaksin Covid-19 dalam bus vaksinasi keliling di Jalan Bunga Harum, Kota Pekanbaru, Minggu (30/5/2021). 

"Kita pertama kali menjalankan program pemerintah ini. Tujuannya, agar masyarakat lebih antusias lagi untuk melaksanakan vaksin. Itu sifatnya masih himbauan. Bagi mereka yang belum vaksin kan hasil screeningnya kan ada. Tinggal melampirkan hasilnya. Tidak masalah. Artinya kita sangat selektif soal itu," aku Fauzan.

Seperti diketahui, beredar Perpres No 14 Tahun 2021 sebagai Perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan vaksin dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Perpres No 14 Tahun 2021 ini lah yang dimaksud Camat Payung Sekaki Fauzan, yang menjadi acuannya, bagi warga yang mengurus administrasi wajib melampirkan bukti vaksin.

Harus Diclear-kan

Ketua DPRD Pekanbaru Hamdani SIP berjanji, pihaknya akan menelusuri lebih dalam, terkait sanksi pada Perpres No 14 Tahun 2021 sebagai Perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020, tentang Pengadaan vaksin dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Apalagi sanksi yang disebutkan di Perpres tersebut, tidak bisa mengurus segala bentuk administrasi kenegaraan. Sebab, hal ini dinilai tidak ada hubungannya sama sekali, antara vaksin dengan mengurus administrasi.

"Ini harus diclear-kan. Saya nanti akan koordinasi dengan kawan-kawan di Komisi III yang membidangi kesehatan, tentang Perpres tersebut," janji Hamdani
(Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).  
 

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved