Breaking News:

DPRD Pekanbaru

Perintah Kapolri, DPRD Pekanbaru Dukung Berantas Pungli, Termasuk di Kantor Pemerintahan

Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Pekanbaru Heri Setiawan menegaskan, bahwa pihaknya sangat sepakat aksi Pungli dan premanisme, harus dibasmi.

Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: Ariestia
Net
FOTO ILUSTRASI 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Genderang perang sudah ditabuhkan lagi oleh Polri, menyikat habis aksi Pungli dan premanisme di semua wilayah di Indonesia. Hal ini mendapat respon positif dari semua kalangan.

Termasuk dari kalangan DPRD Pekanbaru. Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Pekanbaru Heri Setiawan menegaskan, bahwa pihaknya sangat sepakat aksi Pungli dan premanisme dalam bentuk apapun, harus dibasmi. Termasuk halnya di kantor pemerintahan. Karena permainan di kantor pemerintahan ini sangat massif.

Sebab, selain membuat masyarakat resah, juga membuat iklim investasi dan dunia usaha di sebuah daerah menjadi terhambat. Diakuinya, di Kota Pekanbaru sendiri, aksi pungli harus diberantas ke akar-akarnya.

"Apapun pun modusnya, harus disikat aksi pungli ini. Disadari atau tidak, kini masih ada Pungli di sejumlah kantor pemerintahan. Apalagi dalam urusan administrasi, ada oknum yang dipelihara. Makanya aparat penegak hukum harus membasmi tanpa ampun. Jika perlu bekingnya ditangkap juga" tegas Heri Setiawan saat berbincang dengan Tribunpekanbaru.com, Minggu (13/6/2021).

Polri sudah memberantas aksi premanisme, khususnya pungutan liar (pungli) yang terjadi di masyarakat di sejumlah daerah. Bahkan, pemberantasan itu tak hanya terfokus di pelabuhan (seperti di Jakarta Utara), -tapi semua lokasi yang teridentifikasi di Indonesia, kini wajib menjadi atensi aparat untuk mengungkapnya.

Langkah cepat Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo ini, berdasarkan perintah Presiden Jokowi yang geram terhadap aksi premanisme, dalam melakukan pungli kepada para pengemudi truk kontainer di wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara, kemarin.

"Aksi Pungli atau pemalakan oleh oknum sebenarnya lebih ngeri di kantor pemerintahan. Itu tersistem. Untuk ngurus administrasi saja, warga harus mengeluarkan uang ratusan ribu rupiah, bahkan jutaan. Padahal sebagian gratis. Ini karena ada oknum yang bermain yang sudah terstruktur. Jadi harus diungkap," pintanya.

Agar perintah Kapolri tersebut bisa dijalankan dengan baik, tambah Politisi Partai senior ini, maka kepolisian dapat segera turun ke lapangan dan hadir di tengah masyarakat, untuk dapat menyerap aspirasi masyarakat.

Sehingga akan tahu titik-titik Pungli atau pemalakan, yang dilakukan oknum tersebut. Dengan demikian, masyarakat merasa aman dan nyaman berusaha dan berurusan.

"Kami yakin, Kepolisian akan sangat respon, bila masyarakat juga membantu memberikan informasi aksi oknum ini. Sehingga akan lebih mudah ditangkap," sebutnya. (Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).  

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved