Breaking News:

Kader Demokrat Kubu Moeldoko di Riau Dilarang Ikut Caleg dan Pilkada, Ini Kata Ketua DPD Asri Auzar

Kader Demokrat kubu Moeldoko di Riau dilarang ikut caleg dan pilkada, ini kata Ketua DPD Asri Auzar

Penulis: Nasuha Nasution | Editor: Nurul Qomariah
TRIBUNPEKANBARU/NASUHA
Kader Demokrat Kubu Moeldoko di Riau Dilarang Ikut Caleg dan Pilkada, Ini Kata Ketua DPD Asri Auzar. Foto: Ketua DPD Demokrat Riau Asri Auzar. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Kader Demokrat kubu Moeldoko di Riau dilarang ikut caleg dan pilkada, ini kata Ketua DPD Asri Auzar.

Ketua DPD Demokrat Riau, Asri Auzar dengan tegas mengatakan seluruh simpatisan dan pendukung Moeldoko sebelumnya di Riau sudah dipecat secara tidak hormat.

Mereka ini juga tidak ada celah lagi untuk ikut nyaleg dengan Partai Demokrat.

"Kan sudah dipecat, jadi semua ketua DPC dan yang ada di struktural sudah diberhentikan, tidak boleh lagi ikut caleg dengan Demokrat nanti di Pemilu,"ujar Asri Auzar kepada Tribunpekanbaru.com Senin (14/6/2021).

Menurut Asri Auzar, partai sudah jelas tidak akan memberikan ruang bagi penghianat, sehingga bagi yang sebelumnya ikut dan mendukung KLB Deli Serdang akan menepi dari Demokrat.

"Pak Ketua Umum sudah tegas dan ini untuk Partai Demokrat yang lebih besar dan dekat dengan masyarakat,"ujarnya.

Sebagaimana diketahui ada beberapa kader Demokrat di Riau yang menyatakan secara terang-terangan ikut Moeldoko beberapa waktu waktu lalu, di antaranya Desmianto, Indra Rukmana, dan sejumlah ketua DPC.

Mereka juga yakin dan tetap solid sampai saat ini bersama Moeldoko, meskipun sudah diputuskan kubu AHY tetap sebagai pengurus yang sah, namun mereka yakin masih ada celah.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Demokrat Rokan Hilir yang ikut Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit Muhammad Ridwan mengaku menghormati keputusan Menhumkam menolak KLB.

"Namun, saya tetap pada pendirian mendukung KLB. Saya tetap berpendapat bahwa KLB itu dibutuhkan buat Partai Demokrat,"ujar Ridwan yang sudah dipecat dari kepengurusan Demokrat AHY tersebut.

Penolakan Menhumkam itu, menurut dirinya didasari oleh persoalan administratif.

"Ya kita hormati saja. Soal yang lebih mendasar bagi Partai Demokrat seperti perubahan ad/art 2020 tanpa tata cara ber kongres sebagaimana seharusnya menurut UU, itu kan tidak dapat akomodir atau dijawab oleh Menhumkam,"ujar Ridwan.

Pihaknya dari kubu KLB Demokrat Deli Serdang memaklumi keterbatasan wewenang Menhumkam dalam hal itu.

"Oleh sebab itu saya kira masih ada opsi untuk di lakukan gugatan secara hukum di peradilan. Belum lagi soal-soal lain yang mendasar, yang hanya bisa di selesaikan lewat jalur hukum dan peradilan,"ujar Ridwan.

Satu hal lagi diyakini Ridwan, bahwa jauh dilubuk hati kecil pendukung AHY bahkan termasuk AHY sendiri, menyadari tentang kekeliruan dan kesalahan-kesalahan dalam menjalankan tugas sebagai pimpinan Partai Demokrat.

"Mereka bisa saja bersilat lidah dan menggunakan berbagai macam cara untuk mempertahankan kekuasaan,"ujarnya.

Namun tetap tidak bisa membohongi diri sendiri atas kesalahan dan kekeliruan besar dalam menjalankan tugas sebagai pimpinan maupun sebagai kader partai.

"Pada dasarnya mereka tidak bisa sembunyi dari kesalahan yang dengan sengaja mereka buat sendiri,"jelas Ridwan.

( Tribunpekanbaru.com / Nasuha Nasution )

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved