Breaking News:

Benny Wenda: Dewan Gereja Papua Barat Mengutuk Presiden RI Jokowi dalam Surat Terbuka

Ketua ULMWP Benny Wenda dalam rilis resminya yang dimuat di website ULMWP pada tanggal 15 Juni 2021 menyampaikan bahwa dalam serangkaian surat terbuka

Penulis: Nolpitos Hendri | Editor: Nolpitos Hendri
ulmwp.org
Benny Wenda: Dewan Gereja Papua Barat Mengutuk Presiden RI Jokowi dalam Surat Terbuka. Foto: Ketua ULMWP Benny Wenda 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Ketua ULMWP Benny Wenda dalam rilis resminya yang dimuat di website ULMWP pada tanggal 15 Juni 2021 menyampaikan bahwa dalam serangkaian surat terbuka, Dewan Gereja-Gereja Papua Barat (WPCC) telah menulis surat kepada Presiden RI Joko Widodo.

Selain itu, Ketua ULMWP Benny Wenda juga menyatakan bahwa WPCC juga menulis surat terbuka kepada kepada Gubernur Provinsi Papua dan Kapolri untuk Papua, bahwa mengkritik kegiatan militer baru-baru ini dan menyerukan langkah-langkah untuk diambil  mencapai 'perdamaian abadi di tanah Papua'.

Menurut Ketua ULMWP Benny Wenda , WPCC yang mewakili empat denominasi Kristen utama di Papua Barat, menjadi semakin vokal menentang pemerintahan kolonial Indonesia, setelah baru-baru ini menyerukan penyelidikan PBB yang mendesak terhadap pelanggaran hak asasi manusia di wilayah tersebut.

Berikut perjelasan lengkap Ketua ULMWP Benny Wenda :

Dalam surat mereka kepada Presiden Widodo, WPCC berpendapat bahwa tindakan Indonesia di Papua Barat diwarnai oleh 'pandangan kolonial', dan menuduh Pemerintah Indonesia secara berturut-turut memperlakukan orang Papua seperti monyet ('bangsa yang hidup di pucuk pohon… koruptor dan manusia zaman batu' ).

WPCC juga mengkritik penetapan Widodo terhadap Gerakan Papua Merdeka (OPM) sebagai organisasi teroris, dengan alasan bahwa dalam pelarangan OPM Widodo telah memastikan bahwa Papua sendiri 'telah ditetapkan sebagai daerah teroris'.

Keputusan untuk melabeli OPM dengan cara ini datang ketika serangan militer telah memaksa ribuan orang meninggalkan Kabupaten Puncak, menambah penderitaan ribuan pengungsi Papua yang juga mengungsi dari kabupaten Nduga dan Intan Jaya.

Memang, Presiden sementara Benny Wenda telah menyatakan bahwa tindakan Pemerintah Indonesia lebih cocok dengan label 'teroris'.

Indonesia juga dituduh melakukan kemunafikan, dengan Pemerintah telah mengutuk pelanggaran hak asasi manusia baru-baru ini terhadap orang Palestina dan Rohingya sambil terus menundukkan orang Papua pada proyek kolonial pemukim mereka sendiri.

Tindakan keras baru terhadap perlawanan Papua menyusul berbulan-bulan meningkatnya ketegangan di wilayah yang diduduki secara ilegal.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved