Breaking News:

Hukuman Jaksa Pinangki Dipotong karena Punya Anak, Saat Korupsi Apa Tidak Memikirkan Anaknya?

majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 600 juta kepada Pinangki.

Editor: Firmauli Sihaloho
Kolase tangkapan layar Youtube
Jaksa Pinangki Sirna Malasari mengikuti sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Rabu (23/9/2020). 

TRIBUNPEKANBARU.COM - Vonis hukuman penerima suap Janksa Pinangki Sirna Malasari menuai sorotan.

Pasalnya, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memangkas vonis hukuman Pinangki

Tentu hal ini menjadi perbincangan disaat pemerintah menyatakan komitmen atas pemberantasan KKN.

Pemangkasan hukuman Pinangki dari semula 10 tahun penjara menjadi empat tahun penjara dinilai melukai upaya pemberantasan korupsi di tanah air.

Peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Charles Simabura, mengatakan hukuman terhadap Pinangki semestinya diperberat, mengingat statusnya sebagai penegak hukum.

Pinangki berprofesi sebagai jaksa dan menjabat Kepala Subbagian Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan dalam perkara pengurusan fatwa bebas Mahkamah Agung untuk terpidana kasus Bank Bali, Djoko S Tjandra.

"Ini jelas melukai rasa keadilan dan upaya pemberantasan korupsi," kata Charles, Selasa (15/6/2021).

Baca juga: Jumpa Prabowo, Azka Corbuzier Mengaku Ditawari Masuk Akademi Militer

Baca juga: Ramalan Zodiak Cinta Hari Ini Rabu 16 Juni 2021, Libra Hubungan Tulus, Pisces Kerap Bertengkar

Diketahui, pada Februari lalu, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 600 juta kepada Pinangki.

Sebagai upaya hukum lanjutan, Pinangki mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Majelis hakim pun mengabulkan permohonan banding itu dan memangkas hukuman Pinangki selama 10 tahun penjara menjadi empat tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsider enam bulan penjara.

Charles menjelaskan, pemberatan hukuman bagi aparat penegak hukum yang terlibat dalam perkara pidana diatur dalam KUHP.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved