Breaking News:

Kuburan Massal Bongkar Kebrutalan Militer Myanmar, PBB Angkat Bicara

Rezim militer mengatakan mayat-mayat itu adalah pekerja konstruksi jalan yang ditahan dan dibunuh oleh KNDO

Editor: Guruh Budi Wibowo
Selebaran / KAWTHOOLEI HARI INI / AFP
Selebaran dari Kawthoolei Today ini diambil dan dirilis pada 27 April 2021 menunjukkan asap membubung dari pangkalan militer Myanmar di sepanjang tepi sungai Salween, seperti yang terlihat dari kota Mae Sam Laep di provinsi Mae Hong Son Thailand, setelah pangkalan itu diserang dan ditangkap oleh Persatuan Nasional Karen (KNU) karena negara ini tetap dalam kekacauan setelah kudeta militer 1 Februari. 

TRIBUNPEKANBARU.COM - Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan keprihatinan atas pelanggaran hak asasi manusia pada hari Kamis setelah kuburan massal ditemukan di Myanmar.

Dua puluh lima warga sipil dieksekusi oleh Organisasi Pertahanan Nasional Karen (KNDO).

Pasukan keamanan pemerintah juga membakar sebuah desa, menurut laporan.

Dilansir dari Newsweek, KNDO adalah organisasi politik minoritas etnis Karen yang telah mencari otonomi lebih dari pemerintah pusat selama beberapa dekade.

Rezim militer mengatakan mayat-mayat itu adalah pekerja konstruksi jalan yang ditahan dan dibunuh oleh KNDO.

menurut Associated Press, seorang juru bicara KNDO mengatakan kepada kantor berita Irrawaddy bahwa orang-orang itu bukan warga sipil tetapi personel militer pemerintah yang merupakan mata-mata.

PBB meminta "semua aktor dalam krisis saat ini untuk memastikan bahwa norma dan standar hak asasi manusia internasional dihormati."

Pernyataan itu menambahkan, "Ini termasuk menegakkan kewajiban untuk meminimalkan kerugian kolateral terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil, dan melarang penerapan hukuman kolektif terhadap masyarakat, keluarga atau individu."

Associated Press melaporkaan, pada hari Rabu, Persatuan Nasional Karen mengeluarkan pernyataan yang mengatakan akan membentuk tim untuk menyelidiki insiden tersebut, yang menyatakan bahwa kelompok itu "mengikuti Konvensi Jenewa yang tidak memaafkan pembunuhan warga sipil selama konflik bersenjata."

Pernyataan itu menambahkan bahwa tindakan dapat diambil untuk menuntut setiap kesalahan sesuai dengan hukum yang relevan, tanpa memberikan secara spesifik.

Halaman
12
Tags
Myanmar
PBB
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved