Breaking News:

Kampar

Ganti Rugi Lahan Warga untuk Tol Bangkinang-Pekanbaru Belum Tuntas, Wamen ATR/BPN Turun ke Kampar

Kunjungan Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra ke Desa Kualu Nenas, Tambang,Kampar, Senin (21/6), terkait dengan ganti rugi lahan milik warga.

Penulis: Ikhwanul Rubby | Editor: CandraDani
Istimewa
GANTI RUGI- Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra saat melakukan dialog dengan warga di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Senin (21/6), terkait ganti rugi lahan milik masyarakat dalam percepatan pembangunan Proyek Nasional Tol Bangkinang-Pekanbaru yang masih ada belum belum terselesaikan. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, BANGKINANG - Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra melakukan kunjungan ke Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Senin (21/6).

Kunjungan ini dilakukan terkait dengan ganti rugi lahan milik masyarakat dalam percepatan pembangunan Proyek Nasional jalan tol Bangkinang-Pekanbaru yang masih ada belum belum terselesaikan.

Kehadiran Wamen ATR/BPN ini juga bertujuan untuk melaksanakan Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PPIPPIB) atau ganti rugi tanah milik masyarakat saat ini berstatus APL memnjadi HPK.

Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra mengatakan bahwa terkait dengan pembebasan lahan ini adalah tanggug jawab pemerintah, dari Kementrian ATR, BPN dan Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup akan terus menjalin komunikasi.

Baca juga: Panjang Jalan 206 Kilometer, Pemprov Riau Matangkan Ganti Rugi Lahan Tol Pekanbaru-Rengat

Baca juga: Ganti Rugi Lahan Belum Kelar, Abdul Manan Dipolisikan PT DSI, Dituduh Mencuri Sawit di Lahan Sendiri

Baca juga: Ganti Rugi Lahan Jalan Tol Pekanbaru-Rengat, Pemkab Kampar Ingatkan PT Hutama Karya

"Tiga Institusi tersebut harus bertemu segera melakukan pertemuan agar target yang direncanakan pada bulan Desember 2021 Tol Pekanbaru-Bangkinang ini bisa diresmikan," ungkapnya.

Ia menuturkan bahwa berdasarkan penjelasan dari pihak PT Hutama Karya selaku pelaksana proyek, sisa pembangunan ini diperkirakan akan memakan waktu lima bulan, artinya sebulan kedepan semuanya sudah selesai.

Untuk diketahui kendala yang dialami hingga saat ini pada proyek pembangunan Jalan Tol Pekanbaru - Bangkinang, terdapat objek pengadaan tanah yang berada dalam kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) dan Hutan Produksi Tetap (HPT) sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 Tanggal 17 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau.

Objek Pengadaan Tanah tersebut sebelumnya tidak berada dalam kawasan hutan sebagaimana PERDA Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 1994 Tentang RT RW Provinsi Riau.

Baca juga: Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Peresmian Tol Pekanbaru Dumai Terancam Molor

Baca juga: Ganti Rugi Lahan Jalan Tol Pekanbaru-Padang Tahap 1 Bangkinang-Pangkalan : Sesuai Aturan Pertanahan

Baca juga: Pembayaran Ganti Rugi Lahan Jalan Badak Ujung Dilanjutkan Maret Mendatang

Pada aturan tersebut, objek pengadaan tanah berada dalam Arahan Pengembangan Kawasan (APK) Perkebunan dan Arahan Pengembangan Kawasan (APK) Lainnya.

Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Pemda Kampar dan masyarakatnya mendukung penuh pembangunan Proyek Strategi Nasional Tol ini.

Akan tetapi dalam hal ini apa yang menjadi kewajiban masyarakat diminta juga harus diselesaikan dengan sebaik mungkin.

Sampai saat ini ada sekitar lebih kurang 7 KM lagi jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang belum bisa dilanjutkan pengerjaannya.

Hal tersebut di akibatkan oleh belum selesainya proses lahan kawasan milik masyarakat dari APL menjadi HPK yang dimiliki lebih kurang 70 orang masyakarat.(tribunpekanbaru.com/ikhwanul rubi)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved