Breaking News:

DPRD Pekanbaru

DPRD Pekanbaru Hati-hati Bahas Revisi Perda Covid-19, Penanggungjawab Pansus: Jangan Sampai Salah

Pansus DPRD Pekanbaru nampaknya, tidak mau ceroboh dalam membahas revisi Perda Nomor 5 Tahun 2021

Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: Ariestia
Istimewa
Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Ir Nofrizal MM. Pansus DPRD Pekanbaru tidak mau ceroboh dalam membahas revisi Perda Nomor 5 Tahun 2021, tentang Perlindungan Masyarakat dari penyebaran dan Dampak Covid-19. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pansus DPRD Pekanbaru nampaknya, tidak mau ceroboh dalam membahas revisi Perda Nomor 5 Tahun 2021, tentang Perlindungan Masyarakat dari penyebaran dan Dampak Covid-19.

Pembahasan awal sudah mulai dilakukan kemarin, dengan mengundang beberapa pihak terkait. Seperti halnya tim ahli, Dinas Kesehatan, Kemenkumham, Kepolisian, TNI dan pihak terkait lainnya.

Fokus pembahasan, yakni saling memberikan masukan pada pasal penindakan, yang mana bagi pelanggar protokol kesehatan, harus ada sanksi tegas yang megacu kepada Perda.

Poinnya adalah, jika masyarakat kedapatan melanggar protokol kesehatan, akan dijatuhkan sanksi denda sebesar Rp100 ribu dan untuk tempat usaha didenda sebesar Rp 5 juta.

Sementara untuk sanksi lisan dan tertulis, tidak lagi digunakan atau dihilangkan di dalam Perda Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2021 tersebut.

Penanggungjawab Pansus DPRD Pekanbaru Ir Nofrizal MM menyebutkan, bahwa dari Kemenhumham ada masukan terkait penindakan tidak boleh ada dua pasal yang berbeda, harus dalam satu pasal saja.

"Sistematikanya mereka yang tahu, bagaimana sistemnya nanti tentu berharap ada masukan lagi dari Kemenhumham. Artinya, jangan sampai kita salah dalam pembuatan Perda, justru malah membingungkan masyarakat," terang Nofrizal, Selasa (22/6/2021 ) kepada Tribunpekanbaru.com.

Sementara itu, tambah Nofrizal, mengenai penindakan yang diterapkan langsung berupa denda sanksi administrasi, diminta jangan sampai ada diskriminasi waktu dan tempat.

Maksudnya, jangan penindakan itu hanya jam malam saja, dan jangan tempatnya itu-itu saja. Seperti acara kerumunan, acara pesta, dan lainnya, diminta juga penegakan aturan yang maksimal. Tentunya, Satgas harus stanby, serta siapkan nomor pengaduan.

"Seandainya terjadi pelanggaran Prokes, harus diberi ruang untuk sama-sama melakukan pengawasan. Ada nomor pengaduan, ini sangat penting," katanya.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved