Breaking News:

Polemik Pajak Sembako, Pemerintah Diminta Evaluasi Kinerja Perpajakan Tanah Air

Polemik pajak sembako terus menuai pro dan kontra, rencana pemerintah ini mendapat berbagai kritikan.

Editor: Ilham Yafiz
Dokumentasi TribunPekanbaru.com / Alex
Ilustrasi pedagang pasar. 

TRIBUNPEKANBARU.COM - Polemik pajak sembako terus menuai pro dan kontra, rencana pemerintah ini mendapat berbagai kritikan.

Anggota DPR RI Fraksi PKS, Johan Rosihan meminta pemerintah segera mengevaluasi kinerja perpajakan di tanah air.

Pasalnya pendapatan perpajakan tahun 2020 turun sebesar 16,88 persen dibanding tahun 2019 lalu.

Menurut Johan, dengan penurunan ini pemerintah mesti kerja keras dan tidak boleh membuat kebijakan perpajakan yang menciderai keadilan dan memberatkan beban ekonomi rakyat seperti rencana PPN sembako dan PPN sekolah.

"Saya minta pemerintah mesti evaluasi kinerja perpajakan karena ternyata pada tahun 2019 lalu penerimaan PPN bisa mencapai Rp 655,4 Triliun tanpa harus berwacana pengenaan PPN Sembako," kata Johan melalui keterangannya, Kamis (24/6/2021).

Anggota Komisi IV DPR ini juga menjelaskan agar pemerintah melakukan evaluasi terkait rencana pengenaan PPN Pangan Pokok.

Hal ini karena situasi data pangan di Indonesia masih amburadul sehingga rencana penerapan multitarif PPN sembako akan sangat sulit diterapkan serta biaya administrasi pemungutannya akan jadi lebih mahal.

"Salah satu indikator dari data pangan kita bermasalah adalah carut-marutnya data impor pangan dan belum terwujudnya kesatuan data tentang kondisi pangan nasional,” ujar Johan.

Selain itu, legislator dari NTB ini melihat bahwa sembako termasuk barang yang memiliki rantai pasok yang panjang serta sebagai sektor informal pertanian.

Menurutnya, pemerintah mesti memahami bahwa rantai pasok pangan berbeda dengan rantai pasok produk dan jasa lainnya.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved