Tidak Semua Wilayah di Papua Jadi Kawasan Ancaman Gangguan KKB Papua, Daerah Mana Saja?

TRIBUNPEKANBARU.COM - Tidak semua wilayah di Papua menjadi kawasan rawan dari ancaman tindak kriminal Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

Gangguan Keamanan dan ketertiban (Kamtibmas) di papua yang dilakukan KKB Papua terjadi untuk di beberapa wilayah saja.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono menuturkan ada satu di antara ancaman kerawanan yang membedakan antara provinsi Papua dengan provinsi lainnya di Indonesia.

Yakni adanya gangguan kamtibmas yang ditimbulkan oleh aktifitas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Ia menyampaikan saat mengisi materi seminar Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi Muhammadiyah Seluruh Indonesia (PTMI).

Dalam seminar tersebut, Kabaintelkam Polri Komjen Paulus Waterpauw menjadi salah satu pembicara.

Adapun seminar itu diikuti 100 mahasiswa dari berbagai macam universitas di DKI Jakarta.

Namun, ia menegaskan bahwa tidak semua wilayah di Papua mengalami gangguan keamanan oleh KKB.

“Namun tidak semua wilayah di Papua terjadi kekerasan bersenjata hanya dibeberapa Kabupaten antara lain Kabupaten Puncak, Intan Jaya, Nduga dan Mimika,” kata Argo dalam keterangannya, Selasa (22/6/2021).

Sebelumnya, ia mengungkapkan Indeks pembangunan manusia (IPM) Papua paling rendah di Indonesia, meski Bumi Cendrawasih tersebut memiliki kekayaan alam melimpah.

“Provinsi Papua mempunyai wilayah yang cukup luas, karakteristik unik dan memiliki kekayaan alam melimpah. Namun, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua adalah yang paling rendah di Indonesia,” kata Argo dalam keterangannya, Selasa (22/6/2021).

Di sisi lain, kata Argo, sejak Papua kembali kepada pangkuan ibu pertiwi pada tahun 1963, proses internalisasi nilai-nilai Pancasila belum tuntas.

Hal ini ditambah adanya akumulasi kekecewaan masyarakat Papua atas terbatasnya pelayanan dalam bidang ekonomi, kesejahteraan dan pendidikan.

Dijelaskan Argo, terdapat empat aspek krusial sebagai akar dari berbagai permasalahan penegakan hukum di Papua, yaitu aspek politik kolonialisme, aspek ekonomi dan kesejahteraan, aspek sosio kultural dan aspek idiologis serta nasionalisme.

Untuk itu, Polri mengajak elemen mahasiswa dan pemuda agar menjadi pioner of problem solving dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan sekitar.

DPR Papua Minta Buka Ruang Dialog 

DPR Papua meminta pemerintah pusat membuka ruang dialog dengan kelompok pro kemerdekaan Papua.

Keinginan ini terkait dengan rangkaian pembahasan revisi UU Otonomi Khusus.

Ruang dialog yang diminta untuk dibuka untuk kelompok pro kemerdekaan Papua, terutama UMLWP yang selama ini sudah membangun gerakan pro kemerdekaan Papua bukan hanya di tingkat akar masyarakat rumput tapi juga dunia internasional.

Hal ini penting dilakukan sama halnya dulu ketika pemerintah membuka ruang dialog dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sehingga persoalan Aceh bisa selesai dan Aceh hingga hari ini tetap menjadi bagian dari NKRI.

"Jadi kenapa jalan yang sama tidak kita buat dengan UMLWP? Ajak mereka dialog, ada tim atau tempat independen yang fasilitasi. Kalau dulu GAM di Helsinki, maka untuk Papua bisa ditentukan yang intinya agar ada dialog dan tentu saja dialog ini harus kita letakkan dalam konteks NKRI. Jika ini dilakukan maka kami sangat yakin persoalan Papua bisa diurai dengan baik," kata Anggota DPR Papua Nason Utty melalui keterangannya, Kamis (24/6/2021).

Dijelaskan Nason, solusi dialog yang selama ini dilakukan pemerintah tidak berjalan efektif karena tidak dilakukan dengan 'counter part' dialog yang jelas.

"Yang jadi soal kan kelompok yang meminta merdeka ini, ya mereka lah yang harus kita ajak dialog, tokoh-tokohnya baik yang ada di lokal maupun di internasional. Kalau selama ini kan dialog juga dengan kelompok yang itu-itu saja makanya tidak efektif. Saya rasa perlu ada keberanian atau terobosan untuk itu," ucapnya.

Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah sangat bagus memiliki keberpihakan pada orang-orang asli Papua dengan banyak kebijakan terutama pembangunan di tanah Papua.

Dan Presiden Jokowi akan dikenang jika memiliki keputusan politik yang baik untuk menyelesaikan masalah Papua.

"Saya rasa Bapak Presiden paham konflik Papua ini punya sejarah panjang. Dan tidak mudah menguraikannya sehingga perlu langkah besar meski perlu terukur untuk menyelesaikannya dan kami yakin dialog dengan kelompok pro kemerdekaan itu adalah langkah yang tepat," ujar Nason.

Sebagai bagian utuh NKRI, lanjut Nason, solusi atas masalah Papua adalah tanggung jawab negara dan karena itu negara punya kewajiban menyelesaikan masalah Papua secara serius seperti dilakukan dengan GAM di Aceh dahulu.

"Kalau di GAM kita bisa kenapa Papua tidak kita lakukan demikian? Masalahnya sama yaitu ada kelompok separatis yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Jika ini kita lakukan, saya rasa kelompok pro kemerdekaan Papua juga mau membuka diri," pungkasnya.

( Tribunpekanbaru.com )

Sebagian Artikel ini telah tayang di Tribun-Papua.com dengan judul Tidak Semua Wilayah Papua Alami Gangguan KKB, Polri: Hanya di Beberapa Kabupaten, https://papua.tribunnews.com/2021/06/22/tidak-semua-wilayah-papua-alami-gangguan-kkb-polri-hanya-di-beberapa-kabupaten?page=all.

Editor: Roifah Dzatu Azmah