Breaking News:

Ambisi Hijrah Bank Lancang Kuning

"Menggesa Menuju Syariah". Ini jargon yang diusung BRK menyosong perubahan kegiatan usaha dari BUK menjadi BUS

Penulis: Fernando Sihombing | Editor: M Iqbal
Tribunpekanbaru.com/Fernando Sihombing
Banner menggesa menuju syariah di Cabang Pusat Menara Dang Merdu BRK 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - "Menggesa Menuju Syariah". Ini jargon yang diusung Bank Riau Kepri (BRK) menyosong perubahan kegiatan usaha dari Bank Umum Konvensional (BUK) menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Istilah bekennya, konversi.

Berdasarkan catatan penulis, proses konversi sudah bergulir sejak diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Senin, 22 April 2019. Hasil RUPS dicetuskan langsung oleh Gubernur Riau, Syamsuar ke publik melalui pemberitaan di berbagai media keesokan harinya. Keputusan ini sebenarnya sudah digodok sejak 2018, tapi baru ketok palu pada rapat 2019.

Tidak ada silang pendapat dan adu urat dalam rapat pengambilan keputusan. "Semua pemegang saham solid. Semua setuju, bahkan mendukung," ungkap Gubernur Riau, Syamsuar dalam wawancara khusus di Rumah Dinas Gubernur Riau, Jalan Diponegoro, Pekanbaru pada Kamis, 20 Mei 2021.

Desas-desus, baik gagasan maupun harapan, konversi BRK menjadi syariah sudah menggelinding sejak 2017. Ini adalah respon sejumlah kalangan terhadap suksesnya konversi Bank Aceh menjadi BUS. Dilihat dari situs resmi Bank Aceh, izin operasional Bank Aceh Syariah diterbitkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisoner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 1 September 2016. Bank Aceh adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang pertama berkonversi dari BUK menjadi BUS di Indonesia.

Isu konversi BRK dibantah oleh Direktur Utama BRK, Irvandi Gustari pada Juli 2017. Ia bahkan mengungkap hasil RUPSLB pada Maret 2017 telah diputuskan bahwa BRK akan spin off. Yakni, memisahkan Unit Usaha Syariah (UUS) dari BRK. Artinya, membentuk BUS yang terpisah dari BUK. Kala itu, ia menyatakan kajian terhadap spin off akan rampung pada Desember 2017. Sehingga proses spin off dapat dimulai pada 2018.

Diperkuat pernyataan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) lewat keterangan Sekretaris Daerah TS Arif Fadillah mengemukakan keputusan RUPSLB 2018 seperti dikutip dari situs resmi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tanggal 28 Februari 2018. Ia mengungkap hasil RUPSLB menyepakati pendirian BRK Syariah dipusatkan di Ibukota Kepulauan Riau, Tanjungpinang. Tetapi rencana spin off kemudian mengendap.

Spin off tak berjalan. Justru isu konversi kembali menguat. Konversi mencuat sejak masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Riau tahun 2018. Konversi disebut-sebut menjadi salah satu janji politik dalam kampanye pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Syamsuar-Edy Natar Nasution pada Pilkada Riau kala itu.

Syamsuar menampik konversi adalah janji kampanyenya. "Sebenarnya bukan janji politik juga ya," jawab Syamsuar ketika ditanyakan soal alasan yang melatarbelakangi keputusan konversi. Ia mengaku konversi adalah harapan beberapa ulama.

Alkisah, Syamsuar dihubungi beberapa ulama untuk menyampaikan harapan tersebut kala dirinya masih menjabat Bupati Siak. Ia memimpin kabupaten berjuluk Negara Sultan itu periode 2011-2016 dan 2016-2019.

Syamsuar menyambut positif harapan para ulama. Tetapi, ia tidak bisa mengabulkan harapan tersebut karena masih Bupati. Alasan yang masuk akal mengingat Kabupaten Siak yang dia pimpin hanya pemegang saham minoritas. Siak tergolong kelompok bukan Pemegang Saham Pengendali (PSP) yakni, di bawah 5 persen. Berdasarkan data publikasi BRK yang dilihat di website bankriaukepri.co.id, kepemilikan saham Siak per tahun 2019 sebesar 3,02 persen.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved