Breaking News:

Siak

Saksi Ahli Akui Adanya Unsur Penipuan pada Perkara Jual Beli Lahan KUD di Siak

Dua saksi ahli dari Unri dan UIR dihadirkan pada sidang dugaan penipuan jual beli lahan KUD di Siak. Saksi ahli mengatakan ada unsur penipuan.

Penulis: Mayonal Putra | Editor: CandraDani
Tribunpekanbaru.com/Mayonal Putra
Sidang perkara dugaan penipuan jual beli lahan KUD Tunas Muda dengan KUD Sialang Makmur menghadirkan dua saksi ahli, masing-masing Erdiyanto, SH MH dari fakultas hukum Unri, Selasa (29/6/2021) sore, sedangkan PH terdakwa menghadirkan Dr Zulkarnain dari fakultas hukum UIR, Rabu (30/6/2021). 

TRIBUNPEKANBARU.COM, SIAK - Sidang perkara dugaan penipuan jual beli lahan KUD Tunas Muda dengan KUD Sialang Makmur menghadirkan saksi ahli.

Jaksa menghadirkan Erdiyanto, SH MH dari fakultas hukum Unri, Selasa (29/6/2021) sore, sedangkan PH terdakwa menghadirkan Dr Zulkarnain dari fakultas hukum UIR, Rabu (30/6/2021).

Dalam keterangannya, kedua ahli sama-sama mengatakan masuk unsur pemalsuan dalam perkara tersebut.

Sesuai dakwaan jaksa terhadap Mawardi dan Darsino dengan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan.

JPU Maria Pricilia dalam sidang itu mencecar Zulkarnain dengan pertanyaan apakah SKGR pengganti yang diterbitkan desa Dayun atas permintaan terdakwa itu dianggap asli atau palsu?

Sebab kedua terdakwa tahu bahwa SKGR yang sah secara hukum masih dipegang oleh penjual lahan yakni pihak KUD Tunas Muda.

“Kepala desa membuat ulang SKGR, tapi lain isinya dari surat awal, luas dan sempadannya sudah tidak sama, padahal SKGR awal masih dipegang penjual, itu asli apa palsu?,” tanya Maria.

Zulkarnain menjawab bahwa surat palsu adalah surat yang dibuat tidak sesuai dengan sebenarnya.

Memalsukan surat berarti dia sendiri yang membuat sedangkan memakai surat palsu ada orang lain yang membuat membuatkan.

“Terkait pertanyaan jaksa, dapat saya jelaskan, surat asli itu hanya ada satu. Kalau ada surat lain yang diterbitkan lagi berarti palsu,” kata Zulkarnain.

Menurut Zulkarnain, meskipun isi suratnya benar namun yang mengeluarkan tidak berwewenang, maka surat itu dianggap palsu.

Unsur Penipuan dan Kebohongan

Terkait dakwaan penipuan pasal 378 KUHP ahli Zulkarnian menjelaskan perjanjian dua pihak bisa batal demi hukum jika ada unsur penipuan atau kebohongan di dalamnya.

“Dalam perkara ini dapat kita lihat siapa yang melakukan penipuan atau kebohongan, apakah penjual atau pembeli. Jika penjual mengatakan hasil lahan sawit 120 ton tetapi faktanya hanya 10 sampai 20 ton saja itu berarti ada pembohongan,” kata dia.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved