Breaking News:

DPRD Pekanbaru

Pansus DPRD Pekanbaru Segera Panggil 7 OPD Terkait Ranperda Tibum dan Ketentraman Masyarakat

Pembahasan Ranperda Ketertiban Umum (Tibum) dan Ketentraman Masyarakat, secara bertahap dibahas oleh Pansus DPRD Pekanbaru.

Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: Ariestia

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pembahasan Ranperda Ketertiban Umum (Tibum) dan Ketentraman Masyarakat, secara bertahap dibahas oleh Pansus DPRD Pekanbaru.

Bahkan dalam waktu dekat, Pansus akan memanggil 7 OPD, untuk membahas lebih detil, terkait pasal-pasal yang diusulkan dalam Ranperda.

7 OPD yang akan dipanggil, pada pekan depan tersebut masing-masing DLHK, Disdukcapil, Dinas  Sosial, Dishub, Dinas PUPR, Bidang Hukum Setdako dan Satpol PP Pekanbaru.

"Pada rapat singkronisasi kemarin, sudah kita panggil juga. Tapi pembahasannya belum rinci. Pemanggilan kali ini akan lebih rinci lagi, kita akan tanya kewenangan masing-masingnya," kata Ketua Pansus Tibum dan Ketentraman Masyarakat DPRD Pekanbaru Robin Eduar SH MH, Kamis (1/7/2021) kepada Tribunpekanbaru.com.

Dijelaskan Robin, bahwa pembahasan Ranperda ini memang agak teliti. Karena Pansus membahas pasal perpasal.

Dari 53 pasal yang diusulkan dalam Ranperda baru ini, hingga kemarin Pansus baru membedah 22 pasal.

Karenanya, Pansus belum bisa menargetkan dalam waktu dekat ini, Ranperda Tibum dan Ketentraman Masyarakat ini bisa disahkan menjadi Perda Kota Pekanbaru.

Namun sebagai gambarannya, tahun 2021 ini, harus disahkan.

Disinggung dari pasal-pasal yang sudah dibedah, apa hal urgensi yang baru akan diterapkan?

"Sebenarnya, semuanya urgen. Seperti masalah PKL, nantinya tidak boleh berjualan di badan jalan. Di Perda lama memang sudah diatur, tapi di revisi Perda baru ini, akan lebih tegas lagi," terangnya.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved