Breaking News:

DPRD Pekanbaru

Pansus DPRD Pekanbaru Segera Panggil 7 OPD Terkait Ranperda Tibum dan Ketentraman Masyarakat

Pembahasan Ranperda Ketertiban Umum (Tibum) dan Ketentraman Masyarakat, secara bertahap dibahas oleh Pansus DPRD Pekanbaru.

Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: Ariestia

"Kemudian tanggung jawab masing-masing OPD akan lebih jelas lagi di Perda baru ini. Makanya, 7 OPD yang kita undang ini, tidak akan lempar tanggung jawab lagi ke depannya. Karena masing-masing disebutkan menjadi tanggungjawab OPD-nya," tambah Politisi PDI-P ini.

Seperti diketahui, Pansus DPRD Pekanbaru membahas revisi Perda No 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum, yang diusulkan Pemko Pekanbaru sejak tahun 2019 lalu. Namun baru tahun 2021 ini bisa dibahas oleh DPRD Pekanbaru.

Pembahasan revisi Perda ini dilatarbelakangi, karena perkembangan Kota Pekanbaru sudah semakin pesat.

Kondisi Ketertiban Umum Tahun 2002 lalu di Pekanbaru, tidak sama dengan sekarang. Jauh meningkat pesat, serta mengharuskan Perda tersebut direvisi.

Dari beberapa item pasal yang direvisi, tambah, yakni mengenai PKL (pedagang kaki lima) tidak boleh lagi berjualan di ruas jalan protokol.

Lalu, penertiban gepeng harus dilakukan secara maksimal, serta tidak boleh lagi lempar tanggung jawab antara Satpol PP dengan Dinsos Pekanbaru.

Dalam Perda yang lama, hanya dimuat 29 pasal yang menyangkut Ketertiban Umum. Pada Revisi Perda ini, diusulkan penambahan pasal menjadi 53 pasal. (Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).  

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved