Breaking News:

Wali Kota Padang Izinkan Rumah Ibadah Tetap Buka Saat PPKM, Sebelumnya Ketua MUI Sumbar Protes

Kegiatan ibadah di Kota Padang boleh dilangsungkan di tempat ibadah dengan syarat dan kondisi prokes yang sangat ketat.

Editor: CandraDani
TribunPadang.com/Rizka Desri Yusfita
Ketua MUI Sumbar Gusrizal Gazahar saat ditemui, Rabu (7/7/2021) 

TRIBUNPEKANBARU.COM - Pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Mikro mulai berlaku di Kota Padang, Kamis (8/7/2021) ini.

Kebijakan yang berlaku hingga 20 Juli tersebut ditandatangani Wali Kota Padang, Hendri Septa dalam Surat Edaran (SE) Wali Kota bernomor 400.599/BPBD-PDG/VII/2021 tentang PPKM Pencegahan Pandemi Covid-19.

"Hari ini kita berlakukan PPKM Mikro hingga 20 Juli mendatang," kata Wali Kota Padang, Hendri Septa yang dihubungi Kompas.com, Kamis.

Salah satu kebijakan yang berbeda dengan instruksi Menteri Dalam Negeri adalah soal rumah ibadah.

"Salah satu poin yang diputuskan dalam kebijakan itu adalah kita tetap membuka rumah ibadah, namun dengan protokol kesehatan yang ketat," kata Hendri.

Wali Kota Padang Hendri Septa
Wali Kota Padang Hendri Septa (Foto: Humas Pemkot Padang)

Hendri mengakui dalam instruksi Kementerian Dalam Negeri kegiatan pelaksanaan ibadah di masjid, musala, pura, gereja dan vihara ditiadakan atau tidak boleh dilaksanakan di tempat ibadah selama pengetatan PPKM Mikro.

Namun, sesuai arahan gubernur dan MUI Sumbar, kegiatan ibadah di Kota Padang boleh dilangsungkan di tempat ibadah dengan syarat dan kondisi protokol kesehatannya harus sangat ketat.

Ada pun prokes sangat ketat yang dimaksud tertuang dalam SE Walikota mengenai pelaksanaan kegiatan ibadah, yakni membuat tanda pembatas 1 meter (tempat ibadah), membawa perlengkapan ibadah masing-masing (individu), pakai masker, dan cuci tangan

Sementara untuk kebijakan lain, kata Hendri, sama dengan kebijakan dari pusat.

Misalnya, pemberlakukan work from home untuk pegawai, pembatasan aktivitas di restoran dan kafe, proses belajar di sekolah secara daring dan lainnya.

"Untuk kebijakan lainnya kita sama dengan kebijakan pusat.

Hanya soal ibadah di rumah ibadah saja yang sedikit berbeda," jelas Hendri.

Ketua MUI Sumbar Tak Setuju Kegiatan Keagamaan Ditiadakan

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved