Breaking News:

Integrasikan Penerbitan Dokumen Putusan, PA dan Pemkab Siak Teken Nota Kesepahaman

Pengadilan Agama (PA) mengintregasikan penerbitan dokumen putusan dan penetapan akta cerai dengan dokumen pendaftaran penduduk di kaupaten Siak.

Penulis: Mayonal Putra | Editor: Ariestia
Istimewa
Bupati Siak Alfedri (2 dari kiri) dan Ketua PA Siak Yengki Hirawan menandatangani nota kesepahaman, Jumat (9/7/2021) di kantor bupati Siak. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, SIAK - Pengadilan Agama (PA) mengintregasikan penerbitan dokumen putusan dan penetapan akta cerai dengan dokumen pendaftaran penduduk di kaupaten Siak.

Pengintegrasian ini diperpanjang untuk setahun ke depan yang ditandai dengan penandatangan nota kesepahaman kedua pihak, Jumat (9/7/2021) di kantor bupati Siak.

Penandatangan nota kesepahaman langsung dilakukan Ketua PA Siak Sri Indrapura Yengki Hirawan dan Bupati Siak Alfedri.

Leading sektor di Pemkab Siak terkait nota kesepahaman ini adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

Pada kegiatan tersebut, dilaksanakan pula penandatanganan bersama Dinas Sosial Kabupaten Siak tentang perlindungan anak dan pelayanan terhadap masyarakat miskin serta penyandang disabilitas.

Yengki Hirawan mengatakan, sebagai salah satu instansi pemerintah yang menjadi pelaksana kekuasaan kehakiman, PA juga dituntut melakukan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi yang bersih dan melayani (WBK dan WBBM).

"Ada dua predikat di dalam pembangunan zona integritas, yang pertama adalah predikat WBK yang berada di pencegahan korupsi dan yang kedua adalah predikat WBBM, yang berada di pelayanan publik peningkatan kualitas pelayan publik,” kata Yengki.

Menurut Yengki, pada 2020 lalu, PA Siak Sri Indrapura berhasil memperoleh predikat wilayah bebas korupsi (WBK), yang dianugerahkan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Saat ini PA Siak sedang diusulkan untuk mendapatkan predikat WBBM. Prosesnya sudah berada pada tahap penilaian internal di badan pengawas Mahkamah Agung RI hingga 31 Juni 2021.

"Dalam konteks peningkatan kualitas pelayanan publik itulah nota kesepahaman kita ini menemukan relevansinya, ide dan gagasan kita untuk melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik itu bak gayung bersambut oleh Pemda Siak,” urai Yengki.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved