Breaking News:

Kades di Inhil Laporkan Dugaan Pemerasan dan Pencemaran Nama Baik oleh Oknum LBH ke Polisi

Seorang Kades di Inhil melaporkan dugaan pemerasan dan pencemaran nama baik oleh oknum LBH.

Penulis: T. Muhammad Fadhli | Editor: Ariestia
Tribun Pekanbaru/Ilustrasi/Nolpitos Hendri
Seorang Kades di Inhil melaporkan dugaan pemerasan dan pencemaran nama baik oleh oknum LBH. FOTO ILUSTRASI - Pemerasan. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, TEMBILAHAN – Seorang Kades di Inhil melaporkan dugaan pemerasan dan pencemaran nama baik oleh oknum LBH.

Kepala Desa (Kades) Pasir Emas, Kabupaten Inhil, Abdurrahman, resmi melaporkan dugaan pemerasan dan pencemaran nama baiknya ke Polres Inhil.

Melalui Tim Kuasa Hukum dari Kantor Advokat Madani Tembilahan, surat pengaduan di tanda tangani oleh Zainuddin, SH dan Wandi, SH, MH dan di terima oleh Kanit Pidum Satreskrim Polres Inhil, Sabtu (10/7/21).

Zainuddin menjelaskan, surat pengaduan yang dimasukkan melaporkan oknum berinisial S yang mengaku sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Citra Keadilan Cabang Provinsi Riau.

“Kita sudah memasukkan surat pengaduan ke Polres Inhil atas dugaan kuat pemerasan dan pencemaran nama baik klien kami, yaitu Kepala Desa Pasir Emas, Abdurrahman,” ungkap pengacara senior di Inhil kepada awak media, Minggu (11/7/21).

Zainuddin berharap laporan ini bisa segera di tindaklanjuti sehingga membuka secara jelas dugaan pemerasan yang dilakukan, apalagi mengatasnamakan lembaga yang bergerak di bidang hukum.

“Perbuatan ini telah menimbulkan keresahan di kalangan Kepala Desa di Kabupaten Inhil selama ini. Perbuatan ini selain mengganggu para Kades, juga membuat terganggunya pembangunan di daerah,” tegasnya.

Senada dengan itu, Wandi menambahkan, perbuatan oknum berkedok LBH ini yang di duga memeras para kades ini tidak bisa ditolerir, karena sudah mengarah kepada pengancaman kepada Kades dengan menyurati, mempublikasikan dan akan melaporkan kepada pihak aparat penegak hukum.

“Perbuatan semacam ini tidak boleh dibiarkan, karena telah mengganggu kinerja kades atas tudingan yang tidak jelas dan ujungnya minta sejumlah uang kalau keinginannya tidak terpenuhi untuk menyetorkan sejumlah uang dengan dalih uang kemitraan dan lainnya,” ujar advokat yang juga dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri (UNISI) Tembilahan ini.

Menurutnya, perbuatan ini juga dapat mencoreng wajah penegak hukum di negeri ini, apalagi mengatasamakan LBH yang seharusnya mereka tahu bahwa perbuatan itu salah dan bertentangan dengan hukum.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved