Breaking News:

Video Berita

Video: Sempat Terkendala, 1.621 Unit Rumah Layak Huni (RLH) di Riau Tetap Dibangun

Ketua Komisi IV DPRD Riau Parisman Ihwan menegaskan pembangunan rumah layak huni tetap dijalankan dan sesuai dengan visi dan misi Gubernur Riau

Penulis: Nasuha Nasution | Editor: aidil wardi

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Meskipun sempat menuai persoalan sebelumnya, akhirnya 1.621 unit Rumah Layak Huni (RLH) di Riau tetap dibangun, hal ini disepakati setelah duduk bersama Kabupaten dan Kota dengan Pemprov Riau.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Pada tahun 2021 ini terjadi perubahan dalam penyaluran bantuan Rumah Layak Huni (RLH), dimana penyalurannya akan dilakukan dengan skenario Bantuan Keuangan (Bankeu) Khusus.

Hal itu berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 lalu.

Selain mencairkan dalam bentuk Bankeu Khusus ke pemerintah kabupaten/kota ini, Pemprov Riau bisa saja memakai opsi lain, yakni dengan menghibahkan kegiatan itu ke Kementerian, selanjutnya Kementerian yang menyalurkan ke masyarakat penerima.

Selama ini Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas PUPR - PKPP dan langsung diserahkan kepada masyarakat yang sudah terdata tersebut.

Ketua Komisi IV DPRD Riau Parisman Ihwan menegaskan pembangunan tetap dijalankan dan sesuai dengan visi dan misi Gubernur Riau Syamsuar.

"Tetap bisa dilaksanakan setelah duduk bersama Kabupaten dan Kota serta semua yang terkait dengan rencana pembangunan itu,"ujar Iwan Fatah sapaan akrabnya.

Menurut Iwan Fatah, pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan seluruh Kabupaten dan Kota di Riau yang juga ada Dinas PUPR, bahkan sudah dikomunikasikan juga dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Terakhir pak Sekda juga mengatakan tidak ada masalah dan tetap dibangun 1621 unit itu,"ujarnya.

Sementara untuk anggaran satu unitnya dikisaran Rp 60 juta hingga Rp 70 juta, karena antara satu daerah dengan daerah lainnya berbeda anggaran, disesuaikan dengan kondisi daerah.

"Misalnya Inhil itu biaya lebih mahal, sehingga satu unitnya diperkirakan Rp70 juta, dan daerah juga akan berbeda,"ujar Iwan Fatah.

Sementara terkait pola pembangunan masih sama dengan sebelumnya, akan dibangun dengan sistem kelompok masyarakat (pokmas).(tribunpekanbaru.com / Nasuha Nasution)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved