Breaking News:

Gara-gara Terbitnya IPK PT WSSI, Puluhan Warga Geruduk Gedung DPRD Siak, Eks Humas Ikut Orasi

Puluhan warga dari 4 desa itu menggeruduk kantor DPRD Siak, Kamis siang gara-gara terbitnya Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT WSSI.

Penulis: Mayonal Putra | Editor: Ariestia
Tribun Pekanbaru/Mayonal Putra
Puluhan warga dari 4 desa itu menggeruduk kantor DPRD Siak, Kamis siang gara-gara terbitnya Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT WSSI. Warga kecamatan Koto Gasib datangi kantor DPRD Siak, menyampaikan aspirasi terkait konflik dengan PT WSSI, Kamis (15/7/2021). 

TRIBUNPEKANBARU.COM, SIAKPuluhan warga dari 4 desa itu menggeruduk kantor DPRD Siak, Kamis (15/7/2021) siang gara-gara terbitnya Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT Wana Subur Sawit Indah (WSSI).

Penerbitan izin itu memicu konflik baru di 4 desa kecamatan Koto Gasib, Kaupaten Siak, Riau.

Puluhan warga itu berasal dari desa Buatan I, Buatan II, Sri Gemilang dan Rantau Panjang. Sebab, lahan PT WSSI berada di antara 4 desa itu, yang mempunyai konflik panjang sejak 2001 lalu hingga saat ini.

Persoalan yang dikemukakan sejak 2001 hingga 2021 ini cukup beragam.

Mulai dari sengketa lahan, tidak adanya plasma, kebakaran hutan dan lahan, tidak terpenuhinya hak-hak koperasi masyarakat setempat hingga teranyar diterbitkannya IPK oleh Pemprov Riau untuk memanen kayu akasia yang tumbuh di atas lahan PT WSSI yang tidak sanggup digarapnya menjadi kebun sawit itu.

Luasan IPK yang diperoleh dari Pemprov Riau untuk 1.500 Ha. PT WSSI menganggap lahan 1.500 Ha yang ditumbuhi kayu akasia itu adalah lahan inti mereka yang akan dikembangkan menjadi kebun sawit.

Hal ihwal itulah yang diceritakan Syafrizal, salah satu orator pada kegiatan unjuk rasa di gedung DPRD Siak tersebut.

Uniknya, mantan Humas PT WSSI sekaligus tokoh masyarakat desa Buatan II H Thamrin juga ikut berunjuk rasa dan membongkar borok PT WSSI kepada pimpinan DPRD Siak.

Mereka kecewa dengan PT WSSI dan oknum yang bermain untuk merebut kekayaan alam yang ada di atas lahannya tersebut.

Syafrizal yang menggunakan pengeras suara memimpin demonstrasi itu. Puluhan massa lainnya membentang spanduk yang bertuliskan “usir PT WSSI dari Kabupaten Siak, 20 Tahun Kami Ditipu”.

Sorak sorai pencabutan izin PT WSSI menggema di lobi utama gedung DPRD Siak. Mereka memaksa pimpinan DPRD Siak keluar dari ruangan untuk menemui mereka. Jika tidak, massa akan bergerak tanpa kendali ke ruangan ketua DPRD Siak.

“Kami sudah memakai masker dan menjaga jarak, pimpinan dewan tolong keluar temui kami di sini. Kalau tidak kami masuk sendiri tanpa kendali,” ujar Syafrizal yang disambut sorak sorai oleh anggotanya.

Tidak lama ancaman itu menggema di gedung bernama Panglima Ghimbam itu, Ketua DPRD Siak H Azmi SE, Wakil Ketua I DPRD Siak Fairus, S.Ag dan Ketua Komisi II DPRD Siak Awaludin pun turun tangga. Massa meyoraki mereka.

“Baik saudara-saudara, kami sudah berada di sini. Kami merespon secara baik aspirasi saudara-saudara, mohon tertib karena ini masa pandemi Covid 19,” Fairus mengambil alih.

Sesaat massa tenang, Fairus mulai menanggapi aspirasi mereka. Sebab, Fairus merupakan wakil rakyat yang berasal dari kecamatan Koto Gasib. Fairus justru menyampaikan, aspirasi masyarakat itu sesuai dengan pandangan DPRD Siak secara kelembagaan tentang keberadaan PT WSSI yang tidak memberikan kontribusi apa-apa kepada masyarakat selama ini.

“Kami sudah bersuara agar IPK untuk WSSI dicabut, kami sudah bersurat ke Pemprov, Polres Siak dan Polda Riau. Jadi aspirasi saudara-saudara sudah seirama dengan protes yang kami lakukan beberapa hari belakangan ini,” kata alumnus Fakultas Dakwah UIN Imam Bonjol Padang itu.

Secara lantang, Fairus mengatakan DPRD Siak secara kelembagaan mendukung perjuangan masyarakat untuk mengusir PT WSSI dari Koto Gasib. Sebab, lebih kurang 6.000 Ha Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang diberikan, PT WSSI tidak mampu menggarapnya minimal 50 persen dari luas izin.

Setelah 20 tahun berlangsung dan menjadi investor yang gagal di Siak, tiba-tiba mereka mendapat IPK untuk memanen akasia yang tumbuh sendiri di atas lahan itu.

“Wajar saja masyarakat setempat tidak rela, sebab masyarakat juga merasa itu haknya. Sebab PT WSSI yang berjanji memberikan kebun plasma 20 persen dari IUP tidak terwujud hingga sekarang, kayu yang tumbuh di atasnya pun mau diambilnya,” kata politisi PAN itu.

Setelah Fairus menyampaikan pandangannya, Azmi mengajak massa berunding di ruangan Badan Anggaran (Banggar) lantai II kantor DPRD Siak tersebut. Mereka setuju. Azmi mempersilahkan dari kalangan massa mengemukakan aspirasinya.

“Saya ini korban PT WSSI, sudah dibantu di bagian Humasnya, tiba ada Karhutla saya yang masuk penjara. Saya tahu betapa buruknya manajemen perusahaan itu. Gaji karyawan sering tidak dibayarkan, akasia yang tumbuh di atasnya akan dipanennya demi keuntungan mereka saja,” kata Thamrin.

Thamrin meminta dewan mendesak pemerintah untuk membatalkan IPK dan mencabut izin PT WSSI tersebut. Biarkan kemudian lahan itu dikelola oleh masyarakat melalui koperasi sehingga ril sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Daripada dibiarkan berkonflik dan bermasalah terus menerus. Hanya oknum -oknum yang kenyang sedangkan masyarakat tetap menderita,” kata Thamrin.

Azmi juga tampak bersemangat dalam pertemuan itu. Ia berjanji akan berupaya semaksimal mungkin membatalkan IPK PT WSSI dan mendorong pemerintah mencabut izinnya. Sebab, Azmi juga sudah lama mempelajari konflik PT WSSI sehingga ia berpendapat sudah sepantasnya pemerintah mencabut izin perusahaan itu.

“Kami akan mendatangi Pemprov Riau untuk mempertanyakan dasar penerbitan IPK tersebut. Karena jika ada konflik dengan masyarakat maka korporasi tidak bisa mendapatkan IPK, sedangkan penerbitan IPK PT WSSI mengabaikan persoalan ini,” kata Azmi.

Diketahui, PT WSSI merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan sawit dengan memiliki areal kerja di Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

Perusahaan itu mempunyai IUP Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 579/ Kpts/ HK.350/ Dj.Bun/ VII/ 2001 tanggal 24 Juli 2001 seluas 5.720,63 Ha.

Kemudian mengantongi Izin Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversikan seluas 6.096 Ha yang terletak di kelompok hutan Sungai Siak, Kabupaten Siak.

Usaha budidaya perkebunan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.541/ MENHUT-II/ 2010 tanggal 04 Oktober 2010 seluas 5.720,63 Ha.

“Setelah izin tersebut dikantongi hingga saat ini sudah 20 tahun berjalan perusahaan dalam mengelola lahan belum memiliki Hak Guna Usaha (HGU) dan tidak memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam pemberian berbagai izin,” kata pria lulusan Fakultas Ekonomi UIR Pekanbaru tersebut.

Azmi menerangkan, dalam IUP dipersyaratkan HGU harus telah selesai paling lambat 3 tahun sejak IUP dikeluarkan. Sesuai dengan IUP yang diberikan pihak perusahan harus telah selesai melakukan pembangunan kebun.

“Hingga saat ini perusahaan hanya mampu melakukan penanaman seluas 2. 500 Ha dari 5.720,63 Ha lahan yang diberikan berdasarkan Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) selama 20 Tahun hanya mampu membangun kebun kurang dari 50%,” kata dia.

Izin yang diberikan kepada PT WSSI adalah budidaya perkebunan terintergrasi dengan harus mendirikan pabrik. Sampai saat ini belum ada pabrik dan kemampuannya kurang dari 50 % luas areal.

“PT WSSI selaku pemegang izin wajib membangun kebun plasma paling sedikit 20% dari luas areal diusahakan,” kata politisi Golkar itu.

Kebun plasma itu diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/ Permentan/ OT.140/ 2/ 2007 yang telah diubah dengan Permentan Nomor: 98/ Permentan/ OT.140/ 9/ 2013.

“Selain persyaratan kewajiban itu dan perlu diketahui bahwa apabila ternyata ada kesengajaan dari pihak pemegang izin untuk melalaikan pengurusan HGU maka akan berpotensi merugikan negara,” kata dia.

Salah satu kewajiban bagi pemegang HGU berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku adalah membayar uang pemasukan kepada negara. Sampai saat ini sudah 20 tahun, pohon sawitnya mendekati masa replanting, perusahaan berjalan belum memperoleh HGU.

Diketahui, karena ketidakmampuan PT WSSI menjalankan persyaratan yang diwajibkan itu, Bupati Siak Alfedri telah menyurati Menteri Pertanian RI, Cq. Direktorat Jendral Perkebunan RI. Surat tersebut meninjau ulang IUP yang telah diberikan berdasarkan surat Nomor: 590/BPT/IV/2021/140.a tanggal 31 Mei 2021.

Seiring dengan ketidakmampuan itu, PT WSSI mengajukan IPK di atas izin untuk perkebunan yang telah diberikan kepadanya. Permohonan tersebut dikabulkan pula oleh Pemprov Riau dengan alasan yang sama yaitu untuk penyiapan lahan penanaman kelapa sawit.

“Hal yang tidak kita inginkan setelah selesai melakukan penebangan pohon menggunakan IPK lalu lahannya dibiarkan tanpa ada aktivitas pembukaan lahan perkebunan yang nantinya akibat yang ditimbulkan adalah kerusakan hutan. Karena itu saya ikut berjuang dan menjadi garda terdepan membela hak-hak masyarakat Koto Gasib,” tutup Azmi. (tribunpekanbaru.com/mayonal putra)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved