Breaking News:

Video Berita

VIDEO: Penerbitan IPK PT WSSI Munculkan Konflik Baru di Siak, Puluhan Warga Geruduk Kantor Dewan

Sampai saat ini sudah 20 tahun, pohon sawitnya mendekati masa replanting, perusahaan berjalan belum memperoleh HGU

Penulis: Mayonal Putra | Editor: didik ahmadi

TRIBUNPEKANBARU.COM, SIAK-- Terbitnya Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT Wana Subur Sawit Indah (WSSI) memicu konflik baru di 4 desa kecamatan Koto Gasib, Kaupaten Siak, Riau.

Puluhan warga dari 4 desa itu menggeruduk kantor DPRD Siak, Kamis (15/7/2021) siang.

Puluhan warga itu berasal dari desa Buatan I, Buatan II, Sri Gemilang dan Rantau Panjang.

Sebab, lahan PT WSSI berada di antara 4 desa itu, yang mempunyai konflik panjang sejak 2001 lalu hingga saat ini. Persoalan yang dikemukakan sejak 2001 hingga 2021 ini cukup beragam.

Mulai dari sengketa lahan, tidak adanya plasma, kebakaran hutan dan lahan, tidak terpenuhinya hak-hak koperasi masyarakat setempat hingga teranyar diterbitkannya IPK oleh Pemprov Riau untuk memanen kayu akasia yang tumbuh di atas lahan PT WSSI yang tidak sanggup digarapnya menjadi kebun sawit itu.

Luasan IPK yang diperoleh dari Pemprov Riau untuk 1.500 Ha. PT WSSI menganggap lahan 1.500 Ha yang ditumbuhi kayu akasia itu adalah lahan inti mereka yang akan dikembangkan menjadi kebun sawit.

Hal ihwal itulah yang diceritakan Syafrizal, salah satu orator pada kegiatan unjuk rasa di gedung DPRD Siak tersebut.

Uniknya, mantan Humas PT WSSI sekaligus tokoh masyarakat desa Buatan II H Thamrin juga ikut berunjuk rasa dan membongkar borok PT WSSI kepada pimpinan DPRD Siak.

Mereka kecewa dengan PT WSSI dan oknum yang bermain untuk merebut kekayaan alam yang ada di atas lahannya tersebut.

Syafrizal yang menggunakan pengeras suara memimpin demonstrasi itu.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved