Breaking News:

Merasa Diperlakukan Diskriminatif dan Dizalimi, Empat Pekerja Adukan PT CPI ke Disnaker Riau

Merasa diperlakukan diskriminatif dan dizalimi perusahaan, empat pekerja adukan PT CPI ke Disnaker Riau.

Penulis: Theo Rizky | Editor: Nolpitos Hendri
Dok SKK Migas
Merasa Diperlakukan Diskriminatif dan Dizalimi, Empat Pekerja Adukan PT CPI ke Disnaker Riau. Foto: Pumping Unit, Duri Field di Blok Rokan. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Merasa diperlakukan diskriminatif dan dizalimi perusahaan, empat pekerja adukan PT CPI ke Disnaker Riau .

Empat pekerja PT CPI itu masing-masing berinisial R, AB, YT dan N, mereka mengadu ke Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakestransduk) Provinsi Riau.

Keempat pegawai PT CPI ini mengaku dizalimi oleh perusahaan tempat mereka bekerja saat kontrak PT CPI mengelola Blok Rokan berakhir dan kini dikelola Pertamina.

R perwakilan dari empat pekerja dalam keterangan resminya menyebut, dirinya bersama tiga rekannya diperlakukan sewenang-wenang dan diskriminatif oleh PT CPI karena sudah tidak lagi menerima upah beserta hak-hak lain yang biasa diterima, tanpa adanya dasar hukum yang jelas dan berlaku.

R bersama tiga rekannya saat ini tengah dalam kondisi skorsing atas pilihan PT CPI .

“Walaupun saat ini kami dalam kondisi skorsing atas pilihan PT CPI, namun PT CPI harus tetap memenuhi kewajibannya sebagaimana yang sudah diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Undang-undang Ketenagakerjaan,” ujar R secara tertulis pada Jumat (16/7/2021)

“Dalam PKB, telah dengan jelas dan terang benderang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak yang bersepakat. Seperti contoh: Pada Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan: PKB ini mengatur syarat-syarat kerja dan hubungan kerja antara Perusahaan dengan Pekerja, dengan ketentuan jika ada hak-hak atau fasilitas-fasilitas yang telah biasa atau telah diberikan oleh Perusahaan kepada Pekerja secara terus menerus baik berdasarkan perjanjian/peraturan tertulis atau lisan maupun berdasarkan kebiasaan, maka pemberian tersebut tetap diberikan kepada Pekerja seperti biasa dan tidak dapat dikurangi ataupun  diberhentikan pemberiannya, jelasnya.

Dilanjutkannya, pada Pasal 111 ayat (5) yang menyatakan: Selama putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan, baik Perusahaan maupun Pekerja harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.

Namun demikian, Perusahaan dapat melakukan penyimpangan berupa tindakan skorsing atau pembebasan sementara dari tugas kepada Pekerja yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Pekerja.

 Pada Pasal 113 huruf (a) yang menyatakan: Dalam hal Perusahaan melakukan tindakan skorsing, maka selama dalam status skorsing menunggu penetapan PHK dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, ketentuan-ketentuan dan hak-hak Pekerja adalah sebagai berikut: Perusahaan tetap membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Pekerja.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved