Breaking News:

Nyaris Bentrok,Ratusan Warga Halangi Panen Akasia di PT WSSI,Pimpinan Dewan Langsung Turun ke Lokasi

Ratusan warga di kecamatan Koto Gasib nyaris bentrok di perkebunan PT WSSI Siak Riau.Pimpinan dewan langsung turun ke lokasi

Penulis: Mayonal Putra | Editor: Nurul Qomariah
ISTIMEWA
Masyarakat dan pihak perusahaan nyaris bentrok di PT WSSI mendapat pengawalan dari Polres Siak, Jumat (16/7/2021) sore. 

Setelah kondusif, satu-per satu masyarakat meninggalkan lokasi menaiki pompong.

Ada sebagian yang balik ke rumah masing-masing, ada juga ke kantor Camat mendengarkan hasil pertemuan dewan dengan pihak WSSI.

Cekcok di Kantor Camat

Pertemuan pimpinan DPRD Siak di kantor camat Koto Gasib juga diwarnai cekcok antara mayarakat dengan kontraktor kayu.

Sebab, pertemuan itu diharapkan datang dari pihak PT WSSI, namun yang datang Syafrizal, kontraktor penebang kayu.

"Dia bukan orang perusahaan. Dia kontraktor. Pokoknya tuntutan kita cuman dua saat ini, cabut IPK dan hentikan dulu kegiatan pemotongan kayu itu,” kata H Thamrin Basri, tokoh masyarakat Koto Gasib.

Menurut Thamrin, IPK itu batal demi hukum jika terjadi konflik di objek izin. Sementara konflik ini sudah lama dan Pemprov Riau mengabaikannya.

“Kalaulah dulu mereka tempati janji bangun plasma untuk masyarakat, tak apa mereka ngambil kayu itu. Ini kami selama 20 ini selalu dibohongi,” ujarnya.

“ Maka dua tuntutan itu harus dipenuhinya dulu sebelum ada kejelasan. Jangan sempat terjadi gejolak di dalam sana," ancam Thamrin Basri.

Kontraktor pemotong kayu itu, Syafrizal mengatakan, sebelumnya pihak perusahaan sudah berkoordinasi dengan Kepala Desa Buatan I dan Buatan II untuk melakukan pemotongan tersebut.

Ia juga membantah adanya penolakan atas proyek tersebut.

"Tak ada masalah. Hanya segelintir masyarakat yang mempermasalahkannya. Masyarakat di dusun Lingkar Naga setuju-setuju saja kok," kata dia.

Pernyataan Syafrizal itu langsung dibantahkan oleh Wakil Ketua DPRD Siak, Fairus. Politisi PAN ini menyebut jika tidak ada masalah, tidak ada pertemuan tersebut.

"Kalau tak ada masalah, kita tak kumpul di kantor ini. Karena ada masalah maka kita berkumpul di sini," kata dia disambut riuh tepuk tangan masyarakat.

Sementara itu, Anggota Komisi II, Jondris Pakpahan juga mengaku bingung diterbitkannya IPK oleh DPMPTSP Riau pada saat masih ada konflik antara masyarakat dengan perusahaan.

"Saya heran, kok keluar IPK padahal ada konflik di dalam sana. Mestinya tadi, pihak DPMPTSP Riau turun ke lokasi, tanya-tanya sama Pemkab Siak atau kami. Jangan asal terbitkan saja,” ucapnya.

“ Kalau ada bentrok, siapa yang mau tanggungjawab. Maka itu eloknya, hentikan dulu aktivitas di dalam sana,"imbuh politisi Golkar tersebut.

Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Siak, Ihsan juga menyampaikan progres penanaman kelapa sawit di perusahaan tersebut sampai saat ini tidak ada.

"Terakhir, mereka melaporkan progres itu tahun 2010. Kita selalu surati perusahaan agar melakukan penilaian. Namun PT WSSI tidak bersedia,” ujarnya.

“ Mestinya, tiga tahun sekali harus dilaporkan. Jika tidak ada laporan, bisa jadi dasar mencabut izin usaha perkebunan PT WSSI," sambung Ihsan yang juga hadir dalam pertemuan itu.

( Tribunpekanbaru.com / Mayonal Putra )

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved