Breaking News:

Pertanyakan Pentingnya PPKM Mikro Bagi Masyarakat, Politisi PKB Riau: Kenapa Selalu Disekat Malam?

Politisi PKB ini masih mempertanyakan tujuan diberlakukannya PPKM Mikro yang sudah dijalankan beberapa waktu terakhir ini.

Penulis: Nasuha Nasution | Editor: Ariestia
Tribunpekanbaru.com/Rizky
Politisi PKB ini masih mempertanyakan tujuan diberlakukannya PPKM Mikro yang sudah dijalankan beberapa waktu terakhir ini. FOTO: Personil Satlantas Polresta Pekanbaru melakukan penjagaan di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru saar dimulainya pelaksanaan PPKM mikro, Rabu (7/7/2021) malam. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Riau Ade Agus Hartanto masih mempertanyakan tujuan diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang sudah dijalankan beberapa waktu terakhir ini.

"Itu tujuannya saya masih bertanya kenapa selalu disekat malam kenapa tidak dikurangi aktivitas dari pagi sampai malam, kan belum jelas juga," ujar Ade Agus Hartanto kepada tribunpekanbaru.com.

Sehingga menurutnya PPKM bukan solusi terpenting dalam situasi saat ini, melainkan bagaimana perhatian kepada masyarakat yang berdampak akibat covid.

Karena selama ini menurut Ade Agus Hartanto, masyarakat kecil pedagang kaki lima disuruh tutup dagangannya, namun tidak pernah diberikan solusi atas tutupnya dagangan tersebut.

"Apa solusi bagi masyarakat dan kompensasi bagi masyarakat yang tidak berjualan itu, kalau tidak ada solusi tidak bisa, karena mereka (pedagang kecil) punya anak dan bini yang butuh makan,"ujar Ade Agus Hartanto.

Oleh sebab itu Ade Agus Hartanto melihat tidak efektif juga pemberlakukan PPKM Mikro tersebut khususnya di Riau, karena solusi penting bagi masyarakat tidak ada.

Maka yang penting saat ini sesungguhnya kesadaran individu, penjelasan kepada masyarakat bahwa Covid-19 belum berakhir dan bahkan makin parah.

"Kita lihat sekarang ini setiap posko masuk RW ada posko, apakah Covid itu masuk ke komplek selalu lapor, itu tidak efektif,"ujarnya.

Ade Agus Hartanto melihat selama ini penanganan Covid-19 hanya kebanyakan seremonial saja, sehingga lebih baik anggaran itu dialihkan ke masyarakat yang membutuhkan dengan banyuan langsung.

"Terpenting itu, bagi masyarakat yang dilarang itu harus mendapatkan kompensasi,"ujarnya.(Tribunpekanbaru.com/Nasuha Nasution)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved