Breaking News:

Aturan PPKM Terbaru, Tak Pakai Istilah Darurat, Gunakan PPKM Level 4 Covid-19 Jawa Bali

Inmendagri juga menegaskan, perpanjangan pengetatan mobilitas masyarakat diterapkan mulai 21 Juli 2021 atau hari ini, hingga 25 Juli 2021.

Editor: Sesri
TribunPekanbaru/Doddy Vladimir
Petugas saat melakukan penyekatan di ruas Jalan SM Amin, Pekanbaru, Sabtu (10/7/2021) saat PPKM Mikro Pekanbaru 

TRIBUNPEKANBARU.COM - Istilah PPKM Darurat tidak lagi digunakan setelah Presiden Jokowi mengumumkan pemberlakukan PPKM diperpanjang hingga 25 Juli 2021.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 22 Tahun 2021 yang didalamnya istilah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat tidak lagi digunakan.

Inmendagri itu menyebutkah PPKM Level 4 Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali.

Melalui lembaran salinan Inmendagri no 22 Tahun 2021 yang dibagikan oleh Pusat Penerangan Kemendagri pada Rabu (21/7/2021), Inmendagri ini tidak mengalami perubahan ketentuan dibandingkan Inmendagri pada pembelakukan PPKM Darurat.

Akan tetapi, ada tambahan ketentuan terkait pengaturan sistem kerja kantor pemerintahan di sektor esensial yang memberikan layanan publik yang tidak bisa ditunda.

Baca juga: Merengek Mata Ditusuk Petugas PPKM di Padang, Pria Ini Ternyata Bohong: Terancam Hukuman Penjara

Baca juga: Sah, PPKM Darurat Diperpanjang Hingga 25 Juli, Ini Penjelasan Presiden Jokowi

Oleh karena itu, untuk sektor tersebut diberlakukan work from office (WFO) atau kerja dari kantor maksimal 25 persen dengan protokol kesehatan yang ketat.

Inmendagri juga menegaskan, perpanjangan pengetatan mobilitas masyarakat diterapkan mulai 21 Juli 2021 atau hari ini, hingga 25 Juli 2021.

Hal itu tertuang pada poin ke-13;

“Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021".

Inmendagri itu dikeluarkan di Jakarta dan ditanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Selasa (20/7/2021).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga Koordinator PPKM Darurat Jawa Bali Luhut Binsar Pandjaitan membenarkan bahwa tak ada lagi istilah "darurat" pada PPKM 21-25 Juli.

"Kita pakai istilah 'level' aja," ujar Luhut, Selasa (20/7/2021).

Sebelumnya, Mendagri telah menerbitkan empat aturan sebagai dasar hukum pengetatan mobilitas masyarakat PPKM Darurat Jawa dan Bali.

Keempat aturan itu yakni Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021, Inmendagri Nomor 16 Tahun 2021, Inmendagri Nomor 18 Tahun 2021, dan Inmendagri Nomor 19 Tahun 2021. Pada keempat aturan di atas, istlilah PPKM darurat masih digunakan.

( Tribunpekanbaru.com / Tribunnews / Kompas.com )

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved