Breaking News:

Belum Ada Perusahaan Laporkan Lowongan Kerja, Disperinnaker Kampar Kecewa

Belum ada perusahaan yang melaporkan lowongan kerja ke Disperinnaker Kampar. Sikap dunia usaha disesalkan

Penulis: Fernando Sihombing | Editor: Nurul Qomariah
Foto/net
Ilustrasi. Belum ada perusahaan laporkan lowongan kerja, Disperinnaker Kampar kecewa. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, BANGKINANG - Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinnaker) Kampar, Ali Sabri mengungkap belum ada perusahaan yang melaporkan lowongan kerja. Sikap dunia usaha ia sesalkan.

Ali Sabri mengatakan, instansi yang dipimpinnya sudah berulang kali mengingatkan perusahaan agar menyampaikan laporan penerimaan pekerja. Peringatan ini disampaikan setiap awal tahun. Tetapi tidak diindahkan.

"Setiap tahun kita ingatkan. Awal tahun kemarin juga kita ingatkan. Tapi belum ada perusahaan yang melapor," ungkap Ali kepada tribunpekanbaru.com, Rabu (21/7/2021).

Ia juga mendapati pengusaha tidak mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Padahal, dua hal ini telah tegas disampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau selaku pemegang kewenangan pengawas ketenagakerjaan.

Peringatan ini disampaikan terutama kepada perusahaan yang baru beroperasi. Ali mengatakan, kewajiban tersebut disampaikan saat pengurusan izin.

Menurut Ali, sejumlah perusahaan yang sudah lama beroperasi hanya menyampaikan laporan rutin ketenagakerjaan setiap bulan. Ia tetap mengingatkan agar laporan penerimaan tenaga kerja tetap disampaikan.

Ali mengaku telah menyampaikan hal ini kepada PT. Chevron Pasific Indonesia (CPI) jika pengalihan Blok Rokan kepada Pertamina terealisasi. Kewajiban pelaporan ini pada prinsipnya agar pemerintah ikut mengontrol penerimaan tenaga kerja lokal.

Ditanya soal gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selama pandemi

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kampar, Tony Hidayat mendukung kebijakan yang mewajibkan perusahaan melaporkan penerimaan tenaga kerja ke instansi terkait. Menurut dia, sudah seharusnya pemerintah mendorong pemberdayaan tenaga kerja lokal.

"Tenaga kerja lokal harus diserap. Kalaupun harus didatangkan dari luar, harus jelas alasannya. Misalnya karena keahliannya apa," kata Politisi Partai Demokrat ini.

Tony mengaku sering didatangi konstituen untuk meminta petunjuk lowongan kerja. Tetapi permintaan tersebut sulit disalurkan karena terbatasnya informasi tentang lowongan kerja.

( Tribunpekanbaru.com / Fernando Sihombing )

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved