Breaking News:

Sepakat Pemberian Saknsi Administratif Tanpa Pidana, Sosialisasi Regulasi UUCK dan Turunannya

ola penyelesaian kebun kelapa sawit dalam klaim kawasan hutan yang sudah tumbuh sebelum November 2020, diselesaikan dengan sanksi administratif

Editor: Nurul Qomariah
internet
Ilustrasi kebun sawit.DPW-Apkasindo dan GAPKI Riau menggelar Sosialisasi Regulasi UUCK beserta turunannya dan Pencegahan Karhutla. Sepakat pemberian sanksi administratif tanpa pidana. 

TRIBUNPEKANBARU.COM - Semua narasumber yang ada pada helat “Sosialisasi Regulasi UUCK beserta turunannya dan Pencegahan Karhutla” sangat menarik dan informatif.

Semuanya menyodorkan pemahaman yang sama bahwa pola penyelesaian kebun kelapa sawit dalam klaim kawasan hutan yang sudah tumbuh sebelum November 2020, diselesaikan dengan cara pengenaan sanksi administratif (ultimum remedium), bukan pidana.

Tak terkecuali di Provinsi Riau.

Kegiatan itu ditaja oleh Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPW-Apkasindo) Riau dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Riau pada 12 Juli 2021 lalu.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Riau, Dr Mamud Murod, Kepala Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XIX, Sofyan, SHut,MSc yang terang-terangan mengatakan seperti itu.

Kebetulan aturan main soal sanksi administratif itu sudah ada dan tegas di Pasal 110B UUCK.

Ilustrasi
Ilustrasi kelapa sawit. (infosawit.com)

“Solusi sawit dalam kawasan hutan ini sudah rinci diatur dalam turunan UUCK, sanksinya juga ultimum remedium alias tidak ada pidana," urai Murod ketika didapuk memberi paparan.

“Teknis penyelesaiannya ada di PP 24 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan,” ujar Sofyan lebih rinci.

Intinya kata Sofyan, kalau kebun sawit yang ada di dalam klaim kawasan hutan produksi, baik itu di HPT, HP maupun HPK sudah punya izin.

Izin Lokasi, Izin Usaha Perkebunan (IUP), atau Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB), sesuai Pasal 110A, pekebun diberi waktu tiga tahun sejak UUCK terbit pada November 2020, untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved