Breaking News:

Kampar

Inspektorat Kampar Usut Laporan Anggaran Desa Pulau Sarak, Kejari Bantah Pernyataan Komisi I DPRD

Kepala Inspektorat Kampar,dalam laporan realisasi APBDes 2020 Pulau Sarak ditemukan dua kegiatan belum terlaksana, namun anggaran terlanjur tersedot.

Penulis: Fernando Sihombing | Editor: CandraDani
Dok. HaloMoney.co.id
Ilustrasi uang. 

Ada warga yang namanya dalam daftar dan bubuhan tanda tangan bukti terima bantuan.

Tetapi warga tersebut sama sekali tidak pernah menerima bantuan yang nilainya Rp. 300.000 per bulan.

"Kita pasti menindaklanjutinya (laporan BLT DD Ganting)," tegas Silfanus lagi seraya meminta pihak terkait agar bersabar. 

Pada kesempatan terpisah, Ketua Komisi I DPRD Kampar, M. Ansar berkomentar soal penanganan anggaran Pulau Sarak di Kejaksaan. Pernyataan Ansar ini berhubungan dengan temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Menurut penjelasan yang dia terima dari Inspektorat Kampar, ada 58 desa yang disorot BPK terkait kepatuhan realisasi APBDes 2020. Total anggaran 58 desa itu mencapai Rp. 13 miliar.

Sebanyak 57 desa sudah menindaklanjuti temuan BPK tersebut dengan merampungkan pelaporan dan diserahkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kampar.

Sisanya satu lagi adalah Desa Pulau Sarak ( Tribunpekanbaru.com / ndo)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved