Armada Tak Jalan Selama Pandemi, Giliran Pengusaha Bus Angkat Bendera Putih : Kekuatanku Wis Entek

TRIBUNPEKANBARU.COM - Pengusaha perusahaan otobus (PO) pariwisata di Kota Salatiga dan sekitarnya mengadakan aksi pasang bendera putih dan melempar kunci armada karena mereka tidak bekerja selama pandemi Covid-19.

Aksi lempar kunci dilakukan secara simbolik karena bus mereka tidak pernah beroperasi selama kurang lebih 1,5 tahun.

Dalam aksi pasang bendera putih itu mereka juga memasang tulisan di badan bendera yang berbunyi : Kekuatanku Wis Entek (tenaga ku sudah tak ada lagi, red). Mungkin tulisan itu dimaksudkan menggambarkan kondisi mereka secara ekonomi sudah tak berdaya lagi.

Akibatnya, pengusaha dan kru bus tidak memiliki pendapatan.

"Selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kami juga memiliki kewajiban untuk membayar angsuran setiap bulan ke leasing karena hampir semua bus ini masih kredit," kata koordinator aksi Danang Ragil Santoso di Jalan Lingkar Salatiga (JLS), Senin (26/7/2021).

Danang mengungkapkan, pekerja transportasi pariwisata selama ini hanya sekadar bertahan hidup dengan mengandalkan tabungan.

Namun, untuk membayar leasing terasa berat.

"Kemarin memang ada wacana restrukturisasi pinjaman, tapi itu malah memberatkan karena setiap bulan per armada diharuskan membayar Rp 4 hingga 8 juta," paparnya.

Dijelaskan Danang, di Salatiga dan sekitarnya ada sekitar 20 perusahaan otobus.

Selain para pengusaha, mereka yang hidupnya bergantung pada transportasi pariwisata adalah kru sopir dan kernet, tour leader, dan bagian perawatan.

Menurut dia, penutupan tempat wisata dan pelarangan beroperasi selama PPKM secara tidak langsung membunuh usaha pariwisata.

"Kami kalau jalan juga tidak mungkin harga normal, meski melayani tapi itu hanya untuk bahan bakar dan uang makan kru yang bekerja. Kru itu terima bayaran kalau berangkat saja, sehingga saat ini sangat terpuruk," kata Danang.

Dia berharap, adanya kebijakan dari pemerintah kepada pelaku transportasi.

"Kami mendukung program pemerintah, termasuk kewajiban protokol kesehatan (prokes) selama perjalanan dan di tempat wisata. Tapi jangan PPKM ini diberlakukan terus hingga membuat ekonomi pelaku transportasi tidak bisa bekerja," paparnya.

Seorang tour leader Yasinta Novianti mengaku, selama tidak bekerja di sektor pariwisata, dirinya mencari nafkah dengan berjualan.

"Saya sudah menganggur 1,5 tahun, kondisi ini sanga berat untuk bertahan hidup. Jualan juga tidak selalu ramai karena saingan banyak," paparnya.

Aksi para pekerja transportasi tersebut mendapat pengawalan dari aparat Polres Salatiga.

Setelah diminta untuk membubarkan diri, mereka mendapat bantuan sembako untuk meringankan beban selama masa pandemi.(*)

Pengusaha ; Diminta Tutup Tapi Pajak Jalan Terus

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Garut mengibarkan bendera putih, di setiap hotel di Garut, Jawa Barat, Senin (19/7/2021).

Pengibaran bendera putih itu sebagai bentuk kekecewaan terhadap keadaan perhotelan dan restoran yang mengalami ketidakpastian di masa pandemi Covid-19.

Pantauan Tribun, bendera putih yang dipasang itu disertai gambar emoji menangis.

"Pengibaran bendera putih ini adalah sebuah refleksi hati kita yang menangis. Kita di tempat usaha sendiri seperti orang yang sudah meninggal," ujar Ketua PHRI Garut Deden Rohim saat diwawancarai Tribunjabar.id, Senin.

"Sebetulnya kita ini hampir klimaks ya akibat dari PPKM Darurat juga. Kita sudah berjibaku sekuat tenaga hampir dua tahun ini," ucapnya.

Audensi

Deden menjelaskan, PHRI Garut sudah melakukan upaya audiensi dengan pemerintah daerah.

Namun, hingga saat ini belum ada solusi yang nyata terhadap nasib para pengusaha.

"Harus bagaimana gua ini, mana solusi nya. Makanya gua pasang bendera itu, itu tandanya kita nangis bro," ucap Deden.

Saat ini dia dan semua anggota PHRI di Kabupaten Garut merintih dengan kebijakan pemerintah daerah yang tidak memberikan keringanan apa pun terhadap usaha perhotelan dan restoran.

Menurut Deden, seluruh pelaku usaha di industri ini sudah menuruti aturan-aturan yang diterapkan pemerintah.

Namun, pemda malah terkesan membiarkan para pelaku usaha.

"Jika PPKM Darurat ini diperpanjang misalnya, ya saya akan serahkan seluruh karyawan. Silakan minta ke negara untuk mereka bisa makan karena gua sudah tidak mampu bayar," ungkapnya.

Terkait kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah, ia berharap para pengusaha dilibatkan.

Deden juga berharap pemerintah memberikan kompensasi pada pelaku usaha perhotelan dan restoran di masa pandemi Covid-19.

"Ya minimal dikasih keringanan lah pajaknya. Kita disuruh tutup sementara pajak harus bayar," ucapnya.

Sebelumnya, pengibaran bendera putih juga dilakukan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di Jalan Cikapundung Barat, Kota Bandung, Jabar.

Bendera putih yang dikibarkan merupakan tanda bahwa para pedagang tak lagi sanggup menghadapi Covid-19 yang telah menghancurkan perekonomian mereka.(*)

Sumber : Kompas.com dan : Kompas.com