Breaking News:

Video Berita

VIDO: Bupati Rezita Dorong Harga TBS Berkeadilan untuk Petani Kepala Sawit Swadaya di Inhu

Selain itu, Rezita juga menginstruksikan Disnakan Inhu untuk memfasilitasi kelembagaan pekebun khususnya petani swadaya serta berkoordinasi dengan per

Penulis: Bynton Simanungkalit | Editor: didik ahmadi

TRIBUNPEKANBARU.COM, RENGAT-- Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Perkebunan Provinsi Riau melakukan sosialisasi Peraturan Gubernur Riau nomor 77 tahun 2020 tentang tata cara penetapan harga pembelian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit produksi perkebunan di Provinsi Riau, Selasa (26/7/2021).

Untuk mendorong terwujudnya harga TBS kelapa sawit yang berkeadilan bagi petani swadaya di Indragiri Hulu (Inhu), Bupati Inhu, Rezita Meylani Yopi turut hadir untuk meresmikan pelaksanaan sosialisai yang digelar di ruang pertemuan lantai empat kantor Bupati Inhu.

Sejumlah perwakilan perusahaan, organisasi petani kelapa sawit dan perwakilan pengusaha kelapa sawit di Kabupaten Inhu turut hadir pada sosialisasi tersebut.

Di hadapan seluruh undangan, Bupati Rezita menegaskan agar Pergub tersebut dapat diimplementasikan oleh perusahaan yang ada di Inhu.

Rezita juga menginstruksikan agar Dinas Pertanian dan Perikanan (Disnakan) Inhu melakukan pengawasan dan pembinaan berkenaan dengan impelementasi Pergub tersebut.

"Kepala Disnakan Inhu saya minta agar segera menyusun perencanaan untuk menindaklanjuti ketentuan terkait kewenangan Pemerintah Kabupaten," ujar Rezita.

Selain itu, Rezita juga menginstruksikan Disnakan Inhu untuk memfasilitasi kelembagaan pekebun khususnya petani swadaya serta berkoordinasi dengan perusahaan serta stakeholder terkait.

Kepada perusahaan, Rezita menegaskan agar perusahaan kepala sawit di Inhu turut menjaga akses jalan serta memanfaatkan tenaga lokal untuk bekerja di perusahaan.

Penegasan yang disampaikan oleh Rezita juga sejalan dengan pidato Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Zulfadli. "Ajari petani untuk bermitra, silahkan mereka diajak berkelompok dan dilakukan pembinaan," kata Zulfadli.

Zulfadli menyampaikan bahwa sektor perkebunan merupakan penopang perekonomin Provinsi Riau.

Namun Disbun Riau masih menemukan banyak kendala di sektor perkebunan kelapa sawit.

Beberapa yang disampaikannya, antara lain rendahnya produksi untuk kebun kelapa sawit swadaya.

Selain itu, harga beli yang rendah. Sehingga para petani swadaya didorong untuk berkelompok dan menjalin kemitraan dengan perusahaan.

"Dengan berkelompok mereka (petani swadaya red) akan membuat perjanjian dengan perusahaan. Maka harga TBS mereka akan terjamin," kata Zulfadli.

Untuk Kabupaten Inhu sendiri terdapat 21 pabrik kelapa sawit (PKS) yang bisa didorong untuk melakukan kemitraan.

Hal ini menjadi tugas dari intansi terkait untuk mendorong terwujudnya harga TBS yang berkeadilan di Inhu.

( Tribunpekanbaru.com/Bynton Simanungkalit)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved