Breaking News:

Korupsi Kuansing

Digiring ke Rutan, Mantan Bupati Kuansing Mursini Pakai Rompi Oranye, Tersandung Kasus Korupsi APBD

Mantan Bupati Kuansing, Mursini, akhirnya ditahan dan dijebloskan ke penjara oleh jaksa penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Riau, Kamis (5/8/2021).

Penulis: Rizky Armanda | Editor: Rinal Maradjo
tribunpekanbaru.com
Mantan Bupati Kuansing Mursini mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Kejati Riau pada Kamis (5/8/2021). Ia langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan kasus dugaan korupsi APBD Kuansing 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Mantan Bupati Kuansing Mursini , akhirnya ditahan dan dijebloskan ke penjara oleh jaksa penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Riau, Kamis (5/8/2021).

Mursini menyandang status sebagai tersangka, terkait dengan dugaan Korupsi APBD 6 kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Kuansing pada 6 kegiatan dengan total anggaran mencapai Rp13.300.600.000, yang bersumber dari APBD Kuansing Tahun Anggaran (TA) 2017.

Akibat perbuatan yang diduga dilakukan Mursini, negara dirugikan sebesar Rp5,8 miliar lebih atau Rp5.876.038.606.

Penahanan dilakukan oleh jaksa, lantaran Mursini dinilai tidak kooperatif dalam menjalani proses hukum yang harus dilaluinya.

Mursini diketahui sudah 2 kali mangkir dari panggilan jaksa untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka.

Seharusnya, sesuai jadwalnya, Mursini akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka pada Jumat (30/7/2021) kemarin. Namun ia tidak hadir.

Atas hal itu, jaksa penyidik melayangkan surat pemanggilan kedua kepada Mursini untuk menjalani pemeriksaan pada Senin (2/8/2021). Tapi kembali ia tidak hadir memenuhi panggilan penyidik.

Jadwal pemeriksaan selanjutnya, diagendakan penyidik pada Kamis (5/8/2021) ini. Barulah Mursini datang ke Kantor Korps Adhyaksa Riau di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru.

Mursini datang ke Kantor Kejati Riau siang hari. Ia lalu menuju ke ruang pemeriksaan di lantaj 2 gedung Satya Satya Adhi Wicaksana.

Baca juga: BREAKING NEWS: Mantan Bupati Kuansing Mursini Langsung Ditahan Usai Diperiksa di Kejati Riau

Baca juga: Laporan Dugaan Pemerasan Oleh Oknum Jaksa di Kuansing Ditingkatnya Ke Inspeksi Kasus

Ia baru keluar sekitar pukul 16.00 WIB. Dengan memakai rompi oranye, tampak ia digiring oleh beberapa orang jaksa ke mobil tahanan di halaman gedung Kejati Riau.

Saat menuruni anak tangga, wartawan mencoba mengajukan pertanyaan kepada pria yang khas dengan kacamatanya itu.

"Minta tanggapan sedikit pak," kata wartawan.

"Nanti ke penyidik aja lah ya, ya," jawab dia.

"Siap menghadapi ini ya pak, terkait kerugian negara gimana pak?," cecar wartawan lagi.

"Nanti sama penyidik ya," ucap Mursini, sembari terus berlalu dan masuk ke mobil tahanan yang sudah menunggunya.

Mursini lalu dibawa ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas I Pekanbaru, untuk menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan.

Asisten Intelijen Kejati Riau, Raharjo Budi Kisnanto menjelaskan, tersangka Mursini ditahan sampai tanggal 24 Agustus 2021 mendatang.

Mursini disebutkannya, diduga melanggar Pasal 2 ayat 1, jo Pasal 3, jo pasal 18 Undang-undang (UU) RI Nomor 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Disinggung soal alasan penahanan, Raharjo merincikan, tersangka sudah dipanggil sebanyak 3 kali. Pertama tidak memenuhi panggilan, karena alasannya penasehat hukumnya sedang sakit covid-19.

Lanjut Raharjo, panggilan kedua, Mursini masih tidak hadir.

"Kemudian panggilan ketiga dilayangkan Senin kemarin. Hari ini (Kamis) Alhamdulillah yang bersangkutan memenuhi pangggilan. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, penyidik langsung melakukan penahanan di Rutan Pekanbaru," beber Raharjo.

Dalam pemeriksaan terhadap tersangka diterangkan Raharjo, penyidik tidak mengejar kepada pengakuan yang bersangkutan.

Alat bukti yang ada, terkait keterangan saksi, surat, dan ahli, dinilai sudah sangat mendukung sekali.

"Bahwa dari 3 alat bukti tadi, kami yakin bisa dibuktikan di persidangan yang akan datang," jelas Raharjo.

Rincian 6 kegiatan yang terindikasi menyimpang dan ada dugaan korupsi yang dilakukan Mursini, pertama, dialog atau audiensi dengan toko-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial masyarakat, kedua, penerimaan kunjungan kerja pejabat negera/dapertemen/lembaga pemeringah non dapartemen/luar negeri, ketiga, rapat korlordinasi unsur Muspida, keempat, rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah, kelima, kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah dan keenam, kegiatan penyediaan makan dan minum.

Kasus ini merupakan pengembangan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan putusan pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Adapun modus yang dilakukan tersangka Mursini, yaitu dengan menerbitkan SK nomor: KPTS44/II/2017 tanggal 22 Februari 2017 tentang penunjukan pejabat Pengguna Anggaran, Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Setdakab Kuansing.

Mursini memerintahkan kepada terpidana Muharlius selaku Pengguna Anggaran (PA), dan M Saleh selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait dana yang diduga untuk 6 kegiatan tersebut.

Sebelumnya, 5 orang terdakwa dalam perkara yang sama, sudah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Mereka adalah mantan Plt Sekda Kuansing, Muharlius selaku pengguna anggaran (PA), M Saleh selaku mantan Kabag umum dan juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Verdy Ananta selaku mantan bendahara pengeluaraan rutin, Hetty Herlina selaku mantan Kasubag Kepegawaian sekaligus PPTK serta Yuhendrizal selaku mantan Kasubag tata usaha dan selaku PPTK.

Pada perkara ini, sejumlah pihak juga sudah diperiksa. Diantaranya, Wakil Bupati Kuansing Halim, Bupati terpilih Andi Putra dalam statusnya sebagai mantan Ketua DPRD Kuansing, serta mantan anggota DPRD Kuansing Rosi Atali dan Musliadi. Serta Muradi, mantan Kabag Umum Setdakab Kuansing.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk 5 terdakwa, terungkap adanya aliran uang miliaran rupiah ke sejumlah orang yang diambil dari pelaksanan enam kegiatan tersebut.

Diantaranya uang Rp500 juta yang diberikan Verdi Ananta kepada seseorang di Kota Batam, Selasa (13/6/2017) silam. Pemberian uang dalam bentuk pecahan dollar Amerika itu atas perintah Mursini.

Selang beberapa pekan kemudian, giliran Kabag Umum, M Saleh yang menyerahkan uang kepada seseorang di Batam sebesar Rp150 juta juga atas perintah Mursini.

Terhadap Mursini, juga menerima aliran dana sebesar Rp150 juta di kediaman pribadinya di Pekanbaru.

Dirinya menerima uang dalam bentuk ringgit Malaysia sebesar Rp100 juta dan Rp50 juta pecahan rupiah untuk keperluan berobat istrinya.

Lalu, Plt Sekdakab Kuansing, Muharlius pernah meminjam uang untuk pribadi kepada Verdi Ananta Rp80 juta pada November 2017.

Uang itu, dipergunakan terdakwa untuk membayar honor Satpol PP pada lebaran Idul Fitri 2017. Sementara, Verdi Ananta, pernah meminjam uang Rp35 juta kepada Saleh.

Uang tersebut, berasal dari dana pelaksanaan enam kegiatan, serta dipergunakan oleh Verdi untuk membantu biaya pengobatan orang tuanya.

Tidak hanya itu saja, Ketua DPRD Kuansing tahun 2017, Andi Putra juga menerima uang Rp90 juta. Uang ini, diberikan melalui Roni atas perintah Muharlius.

Kemudian, mantan anggota DPRD Kuansing tahun 2017, Musliadi menerima aliran dana Rp500 juta. Uang itu diberikan Kabag Umum, M Saleh atas perintah Mursini.

Mursini juga memerintahkan Saleh memberikan uang ke mantan anggota DPRD Kuansing yakni, Rosi Atali. Uang tersebut diterima Rosi Atali dari Verdi Ananta di Jalan Perumnas Teluk Kuantan.

Berdasarkan pemeriksaan BPK RI Nomor : 28.C/LHP/XVIII.PEK/06/2018 tanggal 28 Juni 2018. Terdapat temuan atas enam kegiatan tersebut sebesar Rp7.083.929.681. Bahkan, Inspektorat Kuansing diperintahkan melakukan pemeriksaan khusus atas belanja barang dan jasa pada enam kegiatan di Setdakab tidak diyakini kewajarannya sebesar Rp7.083.929.681, dan menuntaskannya dengan proses tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku.

Kemudian, Inspektur Kuansing Hernalis memberikan arahan kepada Muharlius, Saleh, Hetty Herlina, Verdi Ananta, Yuhendrizal, dan Viktor Kurniawan untuk memperbaiki dan melengkapi SPJ dari kuitansi enam kegiatan tersebut pada Juni 2018 di rumah Dinas Bupati Kuansing.

Karena menurut M Saleh tempat itu yang paling aman dan layak untuk melengkapi dan memperbaiki SPJ atas enam kegiatan di sana.

Selanjutnya M Saleh minta izin kepada Mursini, dan yang bersangkutan mengizinkan. Untuk melengkapi dan memperbaiki SPJ kegiatan tersebut, Verdi Ananta membuat nota/bon/faktur dari penyedia barang/jasa.

Sedangkan jumlah, harga serta item pada nota itu diisinya bersama Hetty Herlina. Kemudian, untuk stempel yang ada dalam nota diminta oleh Hetty dan Saleh dari penyedia barang/jasa.

Selain itu, ada juga juga stempel yang seakan-akan dari penyedia barang yang dibuat oleh mereka berdua. Bahwa terdakwa Muharlius, Saleh, Hetty Herlina, Verdi Ananta, Yuhendrizal, dan Viktor Kurniawan membuat SPJ fiktif agar seolah-olah benar kegiatan tersebut dilaksanakan. ( Tribunpekanbaru.com / Rizky Armanda )

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved