Breaking News:

Risma & Anies Saling Tuding Soal Bansos, Sahroni: Tak Perlu Ditambahi Drama-Drama

Risma menjawab bahwa Pemprov DKI lah yang lambat dalam perbaikan data penerimaan bantuan bansos.

Editor: Firmauli Sihaloho
ist
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menteri Sosial Tri Rismaharini saling serang di media terkait data penerima dana bantuan sosial (bansos). 

TRIBUNPEKANBARU.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menteri Sosial Tri Rismaharini saling serang di media terkait data penerima dana bantuan sosial (bansos).

Saling sindir dimulai ketika Anies mengirim surat kepada Risma meminta klarifikasi data ganda penerima bansos COVID-19.

Menanggapi permintaan ini, Risma menjawab bahwa Pemprov DKI lah yang lambat dalam perbaikan data penerimaan bantuan bansos.

Risma pun menjawab bahwa Pemprov DKI lambat dalam memperbaiki data penerima bansos tersebut.

Hal itu disampaikan Risma dalam jumpa pers di kantor Kemensos, Selasa (3/8).

Berkaitan dengan fenomena ini, Legislator DPR RI asal DKI Jakarta Ahmad Sahroni menyampaikan pandangannya.

Menurut Sahroni, hal-hal seperti ini sebaiknya dikordinasikan dengan ringkas dan tenang, bukan dengan berbicara ataupun menyindir melalui media.

Baca juga: Penggunaan Oksigen saat Isolasi Mandiri di Rumah Dilarang, Dokter Jelaskan Hal Ini

Baca juga: BERANI! Calon Hakim Agung Prim Haryadi Singgung Hukuman Mati bagi Koruptor

"Ya mungkin pemprov DKI juga memang ada kekeliruan dalam validasi data, tapi kalau pun ada, ya koordinasi secepatnya. Jangan sindir menyindir di media. Kondisi pandemi yang menyulitkan ini tak perlu ditambahi drama-drama seperti ini, apalagi kalau tujuannya untuk menaikkan pamor atau menyerang pejabat lain, ya kurang tepat," kata Sahroni kepada wartawan, Rabu (4/8/2021).

Lebih lanjut, Sahroni menyebut bahwa jika ada perbedaan pandangan sesama eksekutif, maka baiknya persoalan tersebut bisa selesai melalui komunikasi yang baik. Dengan begitu, rakyat jadi tidak bingung.

"Posisi mereka sama-sama eksekutif kok. Jadi kurang tepat bila berbicaranya atau menanggapi surat melalui media. Kalau legislatif kritik eksekutif di media ya baru itu wajar, memang sudah seharusnya. Ini kalau sama-sama eksekutif kemudian saling serang, kan rakyat malah jadi bingung," pungkas Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved