Breaking News:

Siak

Gawat, Pejabat Desa Akui Diundang PT WSSI ke Hotel Berbintang di Pekanbaru untuk Teken Kesepakatan

Penghulu Kampung Buatan I, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak Ali Farmidi mengaku diundang PT WSSI di sebuah hotel di Pekanbaru untuk teken dokumen.

Penulis: Mayonal Putra | Editor: CandraDani
Tribun Pekanbaru/Mayonal Putra
Warga kecamatan Koto Gasib datangi kantor DPRD Siak, menyampaikan aspirasi terkait konflik dengan PT WSSI, Kamis (15/7/2021). 

Ali Farmidi juga mengatakan, tidak perlu berkoordinasi dengan camat atau Pemkab Siak untuk menandatangani kesepakatan dengan PT WSSI.

Pada prinsipnya, kata dia, pihaknya membuat kesepakatan dulu terkait keuntungan yang diambil dari penebangan kayu akasia di lahan PT WSSI baru kemudian dikomunikasikan ke camat Koto Gasib.

“Saya mengganggap tidak terjadi lagi konflik, kemudian harga yang kita tawarkan ke PT WSSI juga masuk dan menguntungkan, karena itu saya menganggap ini baik sehingga kita dukung PT WSSI untuk memanen kayu akasianya,” kata dia.

Baca juga: Pemkab Siak Ajukan Pencabutan IUP PT WSSI ke Kementan, Dewan Panggil Kepala Dinas Pertanian Siak

Baca juga: Konflik Masyarakat Vs PT WSSI, Warga Koto Gasib Minta Gubernur Riau Syamsuar Turun Tangan

Ia melanjutkan, dari pihak PT WSSI yang ikut menandatangani kesepakatan bersama itu adalah kuasa direktur PT WSSI Julio Sembiring.

Ali Farmidi yakin kali ini pihak PT WSSI akan menepati janjinya untuk merealisasikan kesepakatan itu.

“Selain harga Rp 30 ribu per ton juga disepakati bahwa PT WSSI akan membangun kebun plasma untuk masyarakat. Meskipun selama ini PT WSSI belum membenahi kebunnya, ke depan saya yakin mereka serius,” kata dia.

Ali Farmidi juga menegaskan tidak berempati sedikitpun kepada masyarakat yang memperjuangkan hak-haknya kepada PT WSSI.

“Tidak, tidak berempati sama mereka. Mereka protes itu hak mereka, yang penting tujuan kita baik,” kata dia.

Pembohongan Publik dan Akal-akalan

Sementara itu, Pemkab Siak dan DPRD Siak kecewa dengan sikap Ali Farmidi dan Penghulu Kampung Buatan II.

Sebab, Ali membuat kesepakatan dengan PT WSSI tanpa berkoordinasi dengan pemerintah sementara masyarakar masih berkonflik dengan perusahaan milik Ho Kiarto tersebut.

“Seharusnya mereka kan koordinasi dulu, sebab ini masalah kan belum selesai. Masa mereka tidak menganggap pemerintahan,” kata Camat Koto Gasib Dicky Sofyan.

Ketua DPRD Siak H Azmi dicegat wartawan di loby utama kantor gubernur Riau usai menghadiri rapat konflik lahan PT WSSI dengan warga Siak, Jumat (30/7/2021) di kantor Gubernur Riau.
Ketua DPRD Siak H Azmi dicegat wartawan di loby utama kantor gubernur Riau usai menghadiri rapat konflik lahan PT WSSI dengan warga Siak, Jumat (30/7/2021) di kantor Gubernur Riau. (TRIBUNPEKANBARU/MAYONAL PUTRA)

Hal senada juga disampaikan Asisten I Setdakab Siak L Budhi Yuwono, bahwa rapat terakhir yang ia ikuti bersama Pemprov Riau tidak menghasilkan apa-apa.

Sedangkan Pemkab Siak sedang mengirimkan surat ke Mentri Pertanian untuk meninjau ulang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT WSSI, yang selama ini tidak melaksanakan tanggungjawabnya.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved