Breaking News:

Sanksi Menanti, DLH Pelalawan Pastikan Ada Kesalahan Pengolahan Limbah PMKS Perusahaan Ini

DLH Pelalawan memastikan ada kesalahan dalam pengolahan limbah PMKS PT Inti Indosawit Subur di Pangkalan Lesung.

Penulis: johanes | Editor: Ariestia
Tribun Pekanbaru/Johannes Tanjung
DLH Pelalawan memastikan ada kesalahan dalam pengolahan limbah PMKS PT Inti Indosawit Subur di Pangkalan Lesung. FOTO: Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pelalawan, Eko Novitra 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PANGKALAN KERINCI - DLH Pelalawan memastikan ada kesalahan dalam pengolahan limbah PMKS PT Inti Indosawit Subur di Pangkalan Lesung.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pelalawan Riau memastikan ada kesalahan dalam pengelolaan limbah Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) milik PT Inti Indosawit Subur (IIS) di Kecamatan Pangkalan Lesung yang beroperasi sejak dua bulan lalu.

Kesalahan itu ditemukan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan DLH Pelalawan dengan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau.

Hasil pemeriksaan itu digabung dengan hasil uji sampel limbah yang telah diperiksa di laboratorium kesehatan Pekanbaru.

Persoalan ini muncul pada akhir Bulan Juni lalu, dimana pengelolaan limbah PMKS milik PT IIS belum layak padahal sudah dioperasikan.

"Hasil koordinasi kami dengan DLHK Riau, dipastikan ada kesalahan dalam mengelola limbah PMKS perusahaan. Jika ada kesalahan, berarti ada sanksi yang diberikan," beber Kepala DLH Pelalawan, Eko Novitra, kepada tribunpekanbaru.com, Kamis (26/08/2021).

Eko Novitra menerangkan, sanksi yang diberikan kepada manajemen perusahaan berupa sanksi paksaan pemerintah berupa mengurus izin yang belum lengkap seperti izin domestik, izin limbah cair, izin TPS limbah B3, dan lainnya.

Kemudian membenahi hal-hal yang masih kurang dalam pengelolaan limbah, memperbaiki kelebihan parameter baku mutu limbah pada minyak dan deterjen.

Selain sanksi paksaan pemerintah, lanjut Eko Novitra, PT IIS juga akan dikenakan denda administratif yang harus dibayarkan kepada pemerintah daerah.

Semua sanksi itu harus dipenuhi dalam batas waktu yang akan ditentukan dalam surat dari DLHK Riau.

"Ini sebagai bocorannya. Tapi untuk sanksi resminya masih menunggu dari DLHK Riau. Dalam Minggu ini akan keluar," terangnya.

Operasional PMKS milik PT IIS ini menjadi sorotan sejak Ketua DPRD Pelalawan Baharudin SH melakukan Sidak ke lokasi beberapa waktu lalu.

Ia mendapati pengolahan limbah yang kurang memadai. Alhasil DLH melakukan pemeriksaan dan dibantu oleh DLHK Riau dengan pengambilan sampel limbah serta pemeriksaan menyeluruh. (Tribunpekanbaru.com/Johannes Wowor Tanjung)

Berita Pelalawan

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved