Breaking News:

Konflik Lahan di Riau Antara Warga dengan Perusahaan, Ada Temuan dari Identifikasi Tim DLHK Riau

Konflik Lahan di Riau terus terjadi dan kali ini antara warga dengan perusahaan, ada temuan dari identifikasi Tim DLHK Riau .

Penulis: Syaiful Misgio | Editor: Nolpitos Hendri
TRIBUN PEKANBARU / DODY VLADIMIR
Konflik Lahan di Riau Antara Warga dengan Perusahaan, Ada Temuan dari Identifikasi Tim DLHK Riau 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Konflik Lahan di Riau terus terjadi dan kali ini antara warga dengan perusahaan, ada temuan dari identifikasi Tim DLHK Riau .

Adanya Konflik Lahan di Riau itu ditanggapi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK Riau telah melakukan identifikasi dan verifikasi administrasi data kepala keluarga (KK) Desa Rantau Kasih, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar pada Rabu (1/9/2021).

Setelah dilakukan identifikasi dan verifikasi oleh Tim DLHK Riau sebagai langkah penyelesaian Konflik Lahan di Riau itu, hasilnya ditemukan ada 134 KK dari 200 an KK di Desa Rantau Kasih yang memiliki Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT).

Identifikasi dan verifikasi ini dilakukan oleh tim dari DLHK Riau menyusul terjadinya konflik lahan yang terjadi antara warga desa rantau kasih dengan PT NWR.

Kepala DLHK Riau Maamun Murod, Rabu (1/9/2021) mengatakan, Tim Identifikasi dan Verikasi yang dipimpin Kasi Penegakan Hukum (Gakkum) Agus Suryoko dan Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Dian Citra Dewi, turun langsung ke lapangan bersama anggota lainnya.

Disebutkan, Tim Identifikasi melakukan pertemuan dengan masyarakat di Kantor Desa Rantau Kasih untuk mengumpulkan bukti otentik SP2FBT kepemilikan lahan dari warga.

"Dari hasil identifikasi sementara, telah kami verifikasi sebanyak 137 KK yang memberikan bukti surat SP2FBT.

Masih ada beberapa warga yang belum menyerahkannya,"kata Murod.

Murod menjelaskan, warga yang belum menyerahkan bukti surat penguasaan tanah itu dikarenakan tidak bisa hadir saat pertemuan itu.

"Ada beberapa warga itu sedang tidak berada di tempat dan jumlah mereka tidak banyak lagi,"jelasnya.

Pihaknya lanjut Murod, kembali akan menjemput bukti SP2FBT warga yang belum menyerahkan.

Setelah semua mengumpulkan, pihaknya akan melakukan kroscek kelapangan untuk membuktikan kebenaran SP2FBT warga itu.

"Dari hasil inventarisasi SP2FBT itu, lalu kita kroscek ke lapangan untuk mencocokkan administrasi dengan fisik dengan di lapangan.

Misalnya, di administrasi lahannya 3 hektar, nanti kita cocokkan di lapangan benar atau tidak," ujarnya.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved