Breaking News:

Video Berita

VIDEO: Dewan Riau Dorong Gedung Sumatera Promotion Center Batam Dikelola BUMD

Menurut Husaimi Hamidi gedung sembilan lantai di Kota Batam, bila dilihat dari sisi bisnisnya memang memiliki nilai bisnis yang sangat besar

Penulis: Nasuha Nasution | Editor: didik ahmadi

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU-- Ketua Komisi III DPRD Riau Husaimi Hamidi mendorong agar pengelola gedung Sumatera Promotion Center (SPC) yang berada di Kota Batam dapat dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD), sehingga hasil pengelolaannya juga kedepannya jelas.

"Kita mendorong agar pengelola SPC ini dilibatkan BUMD, kita kan punya dan bahkan bisa kita bentuk BUMD yang bisa diberdayakan, dan tentunya nanti akan lebih bagus komunikasi dengan daerah,"ujar Husaimi Hamidi kepada tribunpekanbaru.com Rabu (1/9/2021).

Menurut Husaimi Hamidi gedung sembilan lantai di Kota Batam, bila dilihat dari sisi bisnisnya memang memiliki nilai bisnis yang sangat besar.

"Ini sangat memiliki nilai potensi besar bagi pendapatan daerah,"ujar Husaimi Hamidi.

Sebagaimana diketahui menurut Husaimi Hamidi untuk gedung SPC Batam tersebut gedungnya dibangun oleh Pemerintah Provinsi Riau izinnya dari Pemko Batam dan tanah milik Badan Otorita Batam.

"Itu investasinya besar dan menurut pandangan ekonomi memang cukup bagus,"jelasnya.

Karena selama ini menurut Husaimi dikelola dengan aturan Perseroan Terbatas yang tidak jelas, akibatnya tidak berpihak kepada pemerintah Provinsi Riau.

"Harusnya kan melibatkan konsultan hukum dari luar, tidak hanya melibatkan biro Hukum Pemerintah Provinsi,"jelasnya.

Sementara terkait dengan menunggaknya pembayaran royalti dari pengelola ke Pemerintah Provinsi yang menjadi temuan BPK, menurut Husaimi karena sebelumnya masih dilakukan audit oleh BPKP.

"Sekarang hasilnya sudah keluar dan sudah diserahkan kepada pak Gubernur, kenapa menunggak bukan karena uangnya ditilap, melainkan berharap pembayaran royalti harus sesuai dengan hasil audit,"ujar Husaimi Hamidi.

Sebelumnya, Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada APBD Riau 2020, ditemukan adanya kejanggalan hasil pengelolaan aset Sumatera Promotion Center (SPC) Batam.

Dimana aset gedung dan lahan SPC tersebut merupakan sharing antara Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Batam atau Badan Otorita Batam.

Dalam perjanjian kerjasama tersebut Pemerintah Provinsi Riau memiliki komposisi sharing 52, 81 persen, Pemko Batam 6,32 persen serta Badan Otorita Batam sebesar 40,87 persen.

Hanya saja dalam LHP BPK tahun 2021 menyatakan sejak 2018 Pemerintah Provinsi Riau tidak pernah menerima royalti atas pengelolaan gedung SPC yang dikelola PT Sembilan Satu Satu tersebut.

Sebagaimana dalam perjanjian kerjasama dengan pihak pengelola selama 12 tahun itu, pemilik gedung yang di dalamnya ada Provinsi Riau, Pemko Batam dan Badan Otorita Batam akan menerima 20 persen dari hasil sewa di dalam gedung tersebut.

( Tribunpekanbaru.com / Nasuha Nasution)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved