Breaking News:

DPRD Pekanbaru

Warga Lima Puluh Bertanya Kepada Anggota DPRD Pekanbaru Program Rumah Layak Huni

Program rumah layak huni (RLH) bagi masyarakat miskin, diharapkan warga tidak berhenti dilaksanakan pemerintah.

Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: Ariestia
Kontan
Ilustrasi - Perumahan 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU -  Program rumah layak huni (RLH) bagi masyarakat miskin, diharapkan warga tidak berhenti dilaksanakan pemerintah.

Seperti yang disampaikan warga Jalan Kuantan, RT 04/ RW 02, Kelurahan Sekip, Kecamatan Lima Puluh, Pekanbaru.

Adalah Irfan Poseso, warga Sekip, yang mempertanyakan program tersebut, kepada Anggota DPRD Pekanbaru Roem Diani Dewi, saat reses kemarin. Katanya, selama ini bantuan RLH selalu mendapatkan dukungan dari pemerintah, lewat penilaian dan aturan yang berlaku. Namun, saat ini tidak lagi ada.

"Masyarakat sekarang susah mendapat bantuan rumah layak huni, " aku Irfan.

Dia berharap, agar program RLH kembali menjadi perhatian Pemerintah. Sebab, masih banyak masyarakat miskin, di Kecamatan Lima Puluh, yang membutuhkan RLH. Apalagi program RLH di masa pandemi sekarang, dipastikan sangat membantu masyarakat.

Menanggapi permintaan masyarakat tersebut, Anggota DPRD Pekanbaru Roem Diani Dewi mengatakan, bahwa apa yang menjadi aspirasi masyarakat, akan disampaikan kepada pemerintah.

"Kita komit bantuan untuk masyarakat ini. Tapi sekarang kan ada prioritas," tegasnya, Kamis (2/8/2021).

Saat ini, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sedang fokus melakukan penanganan Covid-19. Seluruh anggaran di refocusing dalam membantu warga terdampak Covid-19. Dan kondisi ini terjadi sejak Pandemi resmi ditetapkan sebagai wabah dunia oleh pemerintah.

"Sekarang kita lihat saja, hampir semua sektor usaha babak belur, " paparnya.

Lebih lanjut disampaikan, bahwa untuk bantuan masyarakat yang terdampak covid-19, ini sudah dikucurkan disemua lini. Termasuk bansos serta bantuan subsidi upah untuk pekerja.

Diterangkannya, persoalan rumah subsidi atau rumah layak huni, anggarannya dari Kementerian PUPR, berupa bantuan stimulan perumahan swadaya yang dikucurkan melalui OPD terkait yakni, Dinas PUPR.

"Sekarang ini banyak orang kehilangan pekerjaan, makanya pemerintah tidak fokus ke rumah layak huni tapi lebih fokus ke penanganan covid-19," sebut Politisi Partai Demokrat ini. (Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi)  

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved