Breaking News:

Kasus Dugaan Korupsi di RSUD Bangkinang Tak Kunjung Ada Tersangka, Jaksa Menunggu Hasil PKN

Sampai hari ini dalam kasus dugaan korupsi di RSUD Bangkinang belum juga ada tersangkanya, Jaksa menyatakan masih menunggu hasil dari PKN.

Penulis: Rizky Armanda | Editor: CandraDani
www.rsudbangkinang.org
RSUD Bangkinang 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU-Penanganan kasus dugaan korupsi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang, Kabupaten Kampar oleh jaksa penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Riau, sampai kini belum juga ada perkembangan.

Jaksa pun urung menetapkan tersangka dalam kasus dugaan rasuah ini. Alasannya, Korps Adhyaksa Riau masih menunggu hasil Penghitungan Kerugian Negara (PKN).

"Belum ada (tersangka). Menunggu penghitungan kerugian keuangan negara," ucap Asisten Intelijen Kejati Riau, Raharjo Budi Kisnanto, Rabu (8/9/2021).

Dalam wawancara sebelumnya disebutkan Raharjo, proses PKN dilakukan oleh BPKP Perwakilan Riau.

"Sesuai Putusan MK, yang berwenang untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara itu adalah BPK, BPKP, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat, maupun auditor independen. Nah, kita memilih BPKP Perwakilan Riau," jelasnya.

Disinggung apakah ini tahapan terakhir sebelum ditetapkan tersangka, Raharjo menuturkan, sesuai dengan bunyi putusan MK, kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi harus secara nyata terjadi.

"Atas dasar itu, untuk penetapan tersangka pun maka kita pun harus menunggu hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara," paparnya.

Selama proses penyidikan ini disebutkannya, penyidik akan bekerja secara cermat dan profesional. Penyidik tidak mau terburu-buru menetapkan tersangka sebelum adanya hasil audit.

"Jangan sampai nanti seperti kasus yang terjadi di salah satu kabupaten di Riau ini, dimana Jaksa pada saat itu belum mengantongi hasil audit tapi sudah menahan (tersangka). Akhirnya dipraperadilankan, kan kalah," beber Raharjo.

"Belajar dari pengalaman itu, maka kita merubah strateginya dengan cara meminta dulu hasil auditnya (baru menetapkan tersangka). Ibarat kalau maju berperang itu, ketentuan 183 dan 184 KUHAP itu sudah terpenuhi," imbuh dia.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved