Breaking News:

Kisruh Kompensasi Caleg, Said Usman Abdullah Tolak Uang Kompensasi dari PAN, Ini Alasannya

Kisruh pembayaran kompensasi caleg yang tidak terpilih di PAN Riau berlanjut. Said Usman Abdullah kini menolak menerima kompensasi

Penulis: Nasuha Nasution | Editor: Ariestia
Istimewa
Caleg PAN Dapil Kota Pekanbaru Said Usman Abdullah memperlihatkan surat dari DPP PAN, Senin (6/9/2021). Insert Ade Hartati. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Kisruh pembayaran kompensasi caleg yang tidak terpilih di PAN Riau berlanjut. Said Usman Abdullah yang sebelumnya mempertanyakan kompensasi tersebut kini menolak menerima kompensasi karena alasannya sudah terlambat dari jadwal yang ditetapkan DPP.

Sebagaimana dalam surat DPP dijelaskan paling lambat, kompensasi dibayarkan 6 September 2021, di mana dua tahun pasca dilantik caleg terpilih.

Sebagai bentuk penolakannya, sebelumnya pada Selasa (7/9/2021) pihak sekretariat DPW PAN meminta agar dikirimkan nomor rekeningnya, namun ditolaknya karena ia merasa sudah terlambat.

Pasalnya, sehari sebelumnya saat dikonfirmasi kepada Sekretaris DPW PAN Sahidin dan Bendahara DPW PAN Syamsurizal, mereka belum membayarkan karena menunggu koordinasi dengan DPP.

"Disini saya juga menjelaskan masih kader PAN dan tidak pernah mengundurkan diri, jadi saya meminta agar dijalankan surat DPP tersebut dimana ketika lewat batas belum dibayarkan maka sanksi kepada caleg terpilih dengan Pergantian Antar Waktu,"ujar Said Usman di dalam suratnya ke DPW PAN Riau tertanggal 8 September 2021 itu.

Said Usman Abdullah juga meminta agar DPW menyelesaikan permasalahan ini, karena menurutnya ini adalah surat dari DPP yang harus dijalankan.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, DPP PAN mengeluarkan surat tata cara pemberian penghargaan dan kompensasi bagi caleg tidak terpilih di Pemilu 2019 silam. Dalam surat tersebut dijelaskan kompensasi paling lambat dibayarkan paling lambat dua tahun pasca dilantik.

Namun yang menjadi persoalan, hingga saat ini tepat dua tahun dilantik, surat dari DPP yang ditandatangani Ketum dan Sekjen tersebut tidak dijalankan DPW PAN Riau.

Sebagaimana diatur dalam surat tersebut caleg tidak terpilih yang berhak menerima kompensasi minimal meraih 10 persen suara di Pemilu dan satu suaranya dibayarkan Rp15 ribu itu adalah kewajiban Caleg terpilih diberikan kepada yang tidak terpilih.

Hanya saja di Pekanbaru sampai saat ini belum dijalankan surat tersebut, padahal pada poin berikutnya dijelaskan, bila tidak dijalankan setelah dua tahun dilantik maka caleg terpilih diberikan sanksi Pergantian Antar Waktu (PAW).

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved