Breaking News:

Waduh, 12.694 Kendaraan Dinas Menunggak Pajak di Riau, Terbanyak di Pekanbaru

LHP BPK RI perwakilan Riau, terdapat 12.694 kendaraan dinas menunggak pajak, termasuk alat berat milik Pemerintah Kabupaten dan Kota di Riau

Penulis: Nasuha Nasution | Editor: Ariestia
Tribun Pekanbaru/Theo Rizky
LHP BPK RI perwakilan Riau, terdapat 12.694 kendaraan dinas menunggak pajak, termasuk alat berat milik Pemerintah Kabupaten dan Kota di Riau. FOTO ILUSTRASI - Ratusan Mobil Dinas (Mobdin) masih terpakir di halaman belakang rumah dinas Gubernur Riau (Gubri), Senin (15/7/2019). Mobil plat merah berbagai jenis ini belum bisa diambil oleh penggunanya karena masih menunggak pembayaran pajak. (TRIBUN PEKANBARU/THEO RIZKY). 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI perwakilan Riau terdapat 12.694 kendaraan dinas menunggak pajak, termasuk alat berat milik Pemerintah Kabupaten dan Kota di Riau

Jumlah terbesar ada di Pemko Pekanbaru 2.350 kendaraan dengan tunggakan pajak lebih dari Rp5,4 Miliar sedangkan denda atas keterlambatan mencapai Rp2,5 Miliar lebih.

Disusul kemudian Kampar 1.010 unit kendaraan dengan tunggakan sebesar Rp2,2 Miliar lebih selanjutnya denda keterlambatan Rp1 Miliar lebih.

Berikutnya Bengkalis 1.447 unit kendaraan dengan tunggakan Rp1,9 Miliar lebih dan denda keterlambatan mencapai Rp883 juta lebih.

Indragiri Hilir 1.490 unit kendaraan dengan tunggakan Rp1,1 Miliar dan denda keterlambatan Rp534 juta lebih.

Indragiri Hulu jumlah mobil yang menunggak pajak 1.286 unit dengan tunggakan pajak Rp1,3 Miliar lebih dan denda keterlambatan mencapai Rp640 juta lebih.

Rokan Hilir 1.109 unit kendaraan dengan tunggakan Rp1,9 Miliar dengan denda keterlambatan mencapai Rp899 juta lebih.

Meranti 709 unit kendaraan dengan tunggakan Rp720 kita lebih sedangkan denda mencapai Rp333 juta.

Siak 878 unit kendaraan dengan tunggakan pajak Rp1,4 Miliar lebih dan denda keterlambatan mencapai Rp661 juta.

Kemudian Rohul 548 unit dengan Tunggak Rp953 juta lebih dan denda keterlambatan mencapai Rp437 juta lebih.

Kuansing 751 unit kendaraan dengan tunggakan pajak Rp972 juta lebih dan denda keterlambatan mencapai Rp452 juta lebih.

Sedangkan Pelalawan ada 706 unit dengan tunggakan pajak Rp1,2 miliar lebih sedangkan denda keterlambatan mencapai Rp585 juta.

Terakhir Dumai 401 unit dengan tunggakan pajak mencapai Rp597 juta lebih dan denda Rp264 juta lebih.

Sesuai data dari BPK angka ini tidak hanya kendaraan yang digunakan di Pemerintahan Kabupaten dan Kota melainkan juga termasuk kendaraan dinas di Provinsi dan Kementerian yang ada di Riau.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved