Breaking News:

Presiden Minta Kredit UMKM Ditingkatkan hingga 30 Persen

Presiden berharap penyaluran kredit tersebut bisa terus ditingkatkan hingga mencapai angka 30 persen secara nasional di tahun 2024.

Editor: Ilham Yafiz
ISTIMEWA
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto selepas mendampingi Presiden dalam pertemuan dengan perwakilan direktur utama bank, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (08/09/2021). 

TRIBUNPEKANBARU.COM - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi penambahan penyaluran kredit bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) oleh perbankan yang terus mengalami peningkatan.

Namun, Presiden berharap penyaluran kredit tersebut bisa terus ditingkatkan hingga mencapai angka 30 persen secara nasional di tahun 2024.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga
Hartarto dalam keterangannya selepas mendampingi Presiden dalam pertemuan dengan perwakilan
direktur utama bank, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (08/09/2021).

“Bapak Presiden tentunya berharap bahwa sektor perbankan bisa memberikan kredit kepada
UMKM. Secara year on year sekarang rata-rata adalah sekitar 18 persen. Oleh karena itu, Bapak
Presiden meminta agar kredit untuk UMKM bisa ditingkatkan menjadi 30 persen di tahun 2024,” ujar
Menko Perekonomian.

Airlangga mengatakan, target 30 persen merupakan angka keseluruhan dari kredit nasional, bukan
target yang dibebankan kepada masing-masing perbankan. Menurutnya, Presiden memahami
bahwa setiap perbankan memiliki spesialisasi bisnis masing-masing.

“Saat sekarang seperti di BRI itu mendekati 70 persen dan ada yang spesialisasinya corporate.
Namun, Bapak Presiden meminta agar keseluruhan kreditnya itu adalah 30 persen, bukan berarti
setiap banknya harus 30 persen karena masing-masing punya spesialisasi sendiri-sendiri,”
tambahnya.

Pada pertemuan tersebut, para direktur perbankan mengutarakan usulan terkait pencadangan
terhadap kredit bermasalah atau non performing loan (NPL). Para direktur menyampaikan bahwa
diperlukan harmonisasi antara standar akuntansi berbasis Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
(PSAK) terhadap NPL.

“Selama ini beberapa bank rata-rata sudah secara nasional sekitar 150 persen. Namun,
pencadangan ini perlu diharmonisasi antara standar accounting-nya yaitu berbasis PSAK dan
perpajakan karena perbedaan pencadangan ini berakibat terhadap perhitungan pajak. Bapak
Presiden meminta ini untuk dibahas lebih lanjut,” lanjut Airlangga.

Menko Perekonomian menambahkan bahwa dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai
permasalahan kebijakan kredit di perbankan Himbara. Berkaitan dengan hal tersebut, Presiden
meminta agar permasalahan tersebut dapat segera ditindaklanjuti.

“Untuk UMKM ini terkait dengan kegiatan seperti bencana dan yang lain akibat bencana dari
perbankan bisa dihapusbukukan. Namun kalau di bank pemerintah tidak bisa menghapus tagih.
Akibatnya UMKM yang terlibat itu tidak bisa diputihkan,” imbuhnya.

Turut hadir mendampingi Presiden saat menerima perwakilan direktur utama bank tersebut yaitu
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Sekretaris Negara
Pratikno. (adv)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved