Breaking News:

Video Berita

VIDEO: Dewan Gerah, Direktur PT SISL Tak Hadiri Hearing Terkait Pencemaran Sungai Kiyap Pelalawan

"Hearing terpaksa kita batalkan karena yang hadir hanya manager operasional saja. Padahal kita undang Direktur PT SISL ataupun setingkatnya yang bisa

Penulis: johanes | Editor: David Tobing

TRIBUNPEKANBARU.COM, PANGKALAN KERINCI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan Riau menunda Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Sri Indrapura Sawit Lestari (SISL) dan masyarakat Kecamatan Bandar Seikijang pada Selasa (7/09/2021) di ruang rapat Komisi ll DPRD Pelalawan.

Sejatinya hearing DPRD bersama perusahaan perkebunan dan masyarakat ini membahas terkait dugaan pencemaran Sungai Kiyap di Kecamatan Bandar Seikijang oleh limbah PT SISL yang terjadi pada akhir Juli lalu.

Limbah dari Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) PT SISL diduga dibuang ke Sungai Kiyap yang mengakibatkan ekosistem di sungai rusak ditandai dengan matinya Ikan dan pencemaran lingkungan lainnya.

Pertemuan yang dipimpin Ketua DPRD Baharudin didampingi Wakil Ketua Syafrizal, Ketua Komisi ll Abdul Nasib dan beberapa anggota dewan lainnya. Hadir juga Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Eko Novitra dan beberapa pejabatnya serta perwakilan masyarakat.

Sedangkan perwakilan PT SISL hanya dihadiri manager MIL atau Operasional PMKS Sutiono bersama tim lingkungannya. Hal ini yang membuat DPRD kesal dan merasa tidak dihargai oleh perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak yang bertetangga langsung dengan Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan.

"Hearing terpaksa kita batalkan karena yang hadir hanya manager operasional saja. Padahal kita undang Direktur PT SISL ataupun setingkatnya yang bisa mengambil keputusan," terang Ketua DPRD Baharuddin SH dalam pertemuan, Selasa (7/09/2021).

Hal itu diperkuat dengan Wakil Ketua DPRD Syafrizal yang sejak awal meminta pejabat perusahaan yang berwenang mengambil kebijakan atas persoalan ini. Sedangkan manager operasional hanya mengurusi masalah pabrik dan peningkatan produksi perusahaan serta tidak akan bisa mengambil keputusan. Padahal masalah yang ditimbulkan limbah PMKS perusahaan perkebunan sawit itu muncul di wilayah Pelalawan yakni Kecamatan Bandar Seikijang, meskipun beroperasi di Kabupaten Siak.

"Yang merasakan dampak langsung dari limbah PMKS PT SISL warga kita di Bandar Seikijang dana sekitarnya, walaupun secara admistrasi pabrik berada di Siak. Seperti yang terjadi sekarang di Sungai Kiyap," tandas Syafrizal.

Ia menyebutkan, perusahaan juga harus peka atas penyelesaian masalah yang timbul di Pelalawan sebagai efek dari produksi PMKS perusahaan. Atas dasar itulah DPRD menegaskan agar petinggi perusahaan harus hadir.

Ketua Komisi ll DPRD Pelalawan, Abdul Nasib menyampaikan, PT SISL diduga menganggap sepele dengan dugaan pencemaran di Sungai Kiyap dengan hanya mengirim manager MIL saja. Padahal ada beberapa persolan yang harus diselesaikan yakni masalah ekologis yang timbul dari pencemaran limbah serta masalah sosial yang dirasakan masyarakat setempat atas pencemaran ini.

"Ada warga yang kehilangan mata pencarian karena banyak ikan mati. Ada juga yang tidak bisa memanfaatkan air sungai karena berbau limbah. Itu juga harus diselesaikan," katanya.

Meski daerah operasional PMKS PT SISL berada di Siak, tetap jalan masuk ke perusahaan melalui Pelalawan. Termasuk dampak lainnya dari produksi pabrik juga bersentuhan langsung dengan warga Bandar Seikijang.

"Kita akan jadwalkan kembali. Kalau masih bisa masuk untuk bulan ini, akan kita undang lagi untuk hearing. Paling lambat bulan depan dan menegaskan harus dihadiri direktur," bebernya.

Kepala DLH Pelalawan, Eko Novitra mengungkapkan, pihaknya fokus menangani persoalan ekologis yang timbul dari pencemaran limbah di sungai. Bahkan permasalahan ini ditangani secara serius baik dari DLH Pelalawan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau, bahkan Penegakan Hukum (Gakkum) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Beberapa waktu lalu tim gabungan sudah turun dalam mengambil sampel serta melakukan pemeriksaan lapangan. Semua hasil temuan di lapangan dibawa tim Gakkum KLHK ke Jakarta untuk diproses.

"Jadi kasus ini cukup atensi karena gabungan dari kita, provinsi, dan Gakkum KLHK. Sekarang masih diproses oleh kementerian secara langsung dan kita tunggu hasilnya," pungkas Eko Novitra.

Gakkum KLHK akan memberikan sanksi terhadap perusahaan sawit itu sesuai dengan kesalahan yang ditemukan di lapangan. Apalagi dugaan pencemaran ini telah terjadi berulangkali dan melibatkan dua kabupaten, sehingga dibutuhkan keputusan dari instansi yang lebih tinggi yakni kementerian terkait.

Perwakilan perusahaan yang hadir tidak dapat berbuat apa-apa dan hanya menerima ketika DPRD memutuskan menunda rapat lantaran tidak dihadiri Direktur PT SISL.

( Tribunpekanbaru.com /Johannes Wowor Tanjung)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved