Breaking News:

Video Berita

VIDEO: Konflik Warga Danau Lancang dengan PT IKS Tak Kunjung Tuntas, Pemkab Lakukan Mediasi

"Sudah 22 tahun konflik ini belum juga selesai," ungkap Zukri kepada Tribunpekanbaru.com usai pertemuan, Rabu siang. Ia mengatakan, pertemuan ini untu

Penulis: Fernando Sihombing | Editor: David Tobing

TRIBUNPEKANBARU.COM, KAMPAR - Konflik agraria antara warga Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu dengan PT. Inti Kamparindo Sejahtera (IKS) belasan tahun tak kujung tuntas.

Pemerintah Kabupaten Kampar kembali menggelar pertemuan penyelesaian konflik untuk kesekian kalinya, Rabu (8/9/2021). Kali ini pertemuan dipimpin oleh Asisten I Sekretariat Daerah Kampar, Ahmad Yuzar didampingi Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Refizal dan Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Syahrizal.

Hanafiah juga hadir. Turut dihadiri Kepala Desa Danau Lancang, Azirman, Zukri selaku Tokoh Masyarakat setempat serta Khairul, Hamdani dan Bukhori selaku Tokoh Adat. PT IKS diwakili oleh Willy Marza selaku Humas dan rekan kerjanya.

"Sudah 22 tahun konflik ini belum juga selesai," ungkap Zukri kepada Tribunpekanbaru.com usai pertemuan, Rabu siang. Ia mengatakan, pertemuan ini untuk menagih tawaran PT IKS untuk membangun kebun Kelapa Sawit dengan pola Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA).

Zukri menjelaskan, kesepakatan terakhir bahwa KKPA akan diberikan dengan syarat lahan dicarikan oleh masyarakat. Calon lahan KKPA sudah ditemukan seluas 800 hektare di wilayah Kabupaten Siak.

Kebun Kelapa Sawit calon lahan KKPA itu bisa dibeli dengan uang pinjaman dari bank. PT IKS hanya diminta sebagai avalis atau penjamin hutang.

"Kita sudah sampaikan ke perusahaan. Tapi ditolak, nggak tau alasannya. Padahal perusahaan cuma avalis (penjamin hutang)," ujar Zukri.

Guna menagih komitmen perusahaan, lanjut Zukri, masyarakat meminta mediasi ulang. Mediasi bersama Asisten I itu kembali mempertegas solusi penyelesaian konflik dengan KKPA. "Perwakilan perusahaan berjanji akan menyampaikannya (hasil mediasi) kepada pimpinan," katanya.

Zukri mengemukakan, disepakati dalam mediasi itu bahwa PT IKS diberi waktu hingga 22 September 2021 untuk memberi jawaban resmi terkait kredit 800 ha lahan di Siak. "Kalau sampai 22 September nggak ada kepastian dari IKS, kita serahkan kepada masyarakat mengambil langkah selanjutnya," tandas Zukri mengultimatum.

Menurut Zukri, konflik ini bermula ketika PT IKS mulai beroperasi di Danau Lancang tahun 1998. Kala itu, masyarakat mengklaim 1.750 ha lahan mereka digarap sepihak oleh perusahaan. (Tribunpekanbaru.com / Fernando Sihombing)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved