Breaking News:

8.839 Kendaraan Dinas di Riau Menunggak Pajak, Gubernur Akhirnya Surati Bupati dan Walikota

Dari 8.839 mobil pelat merah di Provinsi Riau yang mennunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), 1.600 unit adalah milik Pemprov Riau dan Pemko Pekanbaru

Penulis: Syaiful Misgio | Editor: CandraDani
Tribun Pekanbaru/Johannes Tanjung
Foto: Bupati Pelalawan H Zukri mengumpulkan seluruh mobil dinas milik Pemda beberapa waktu lalu. Ternyata ada tunggakan pajak kendaraan dinas hingga Rp 1,2 M. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Tunggakan ribuan kendaraan dinas yang menunggak pembayaran pajaknya langsung direspon Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar.

Tidak ingin tunggakan semakin banyak, Gubri Syamsuar langsung menyurati bupati dan walikota agar kendaraan dinas yang menunggak pajaknya segara dibayarkan.

Gubernur Syamsuar meminta kepada bupati dan walikota agar memerintahkan seluruh kepala OPD untuk melakukan pendataan terhadap kendaraan dinas yang menunggak pajaknya.

Setelah itu baru akan ketahuan berapa unit kendaraan dinas yang belum dibayarkan pajaknya dan diminta untuk segera dibayarkan.

Baca juga: Tunggakan Pajak Kendaraan Dinas Pemko Menggunung, Walikota Firdaus Tak Mau Beri Contoh Buruk

Baca juga: Waduh, 12.694 Kendaraan Dinas Menunggak Pajak di Riau, Terbanyak di Pekanbaru

Sebab berdasarkan catatan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau ada 8.839 unit kendaraan pelat merah di Riau yang nunggak pajak.

Ribuan kendaraan dinas tersebut tersebut di 12 kabupaten kota di Riau. Termasuk di lingkungan Pemprov Riau.

"Sudah kita surati para bupati/walikota agar secepatnya membayar tunggakan pajak kendaraan. Termasuk Pemprov, kita sudah minta kepala OPD untuk membayar pajak kendaraaan yang masih ada tunggakan pembayaran pajaknya,," kata Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar, Jumat (10/9/2021).

Selain menyurati bupati/walikota, Gubri juga meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau mengejar tunggakan pajak kendaraan bermotor pelat merah ini.

"Dengan begitu kita bisa tarik pajaknya. Sebenarnya kita beri kesempatan dengan adanya penghapusan denda itu upaya untuk menarik tunggakan-tunggakan pajak," katanya.

Disamping itu, Gubri juga meminta Bapenda Riau melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Samsat di masing-masing kabupaten/kota untuk mengejar potensi tunggakan pajak.

Baca juga: Ratusan Kendaraan Dinas Pemko Pekanbaru Tak Diketahui Keberadaannya, Entah Digunakan Oleh Siapa

Baca juga: 8.839 Unit Kendaraan Dinas di Riau Nunggak Pajak, Termasuk Milik Pemprov dan Pemko Pekanbaru

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved