Breaking News:

Anggota DPRD Pekanbaru Dilaporkan Ke Kejaksaan Terkait Dugaan Masalah Mobil Dinas

Massa AMPR melaporkan anggota dewan dari Fraksi Golkar itu terkait dugaan pelanggaran PP 18/2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi anggota dewan

Penulis: Rizky Armanda | Editor: CandraDani
Tribunpekanbaru/Rizky
Massa AMPR Kota Pekanbaru saat mendatangi Kantor Kejari Pekanbaru, Senin (13/9/2021) 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU-Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Ida Yulita Susanti dilaporkan oleh massa dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda se-Provinsi Riau (AMPR) Kota Pekanbaru ke kejaksaan, Senin (13/9/2021).

Perwakilan massa AMPR mendatangi Kantor Korps Adhyaksa Pekanbaru di Jalan Jenderal Sudirman.

Dalam hal ini, massa AMPR melaporkan anggota dewan dari Fraksi Golkar itu terkait dugaan pelanggaran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Dimana, Ida diduga menerima tunjangan transportasi, sementara dirinya disinyalir menggunakan kendaraan atau Mobil Dinas.

Tengku Ibnul Ichsan selaku Ketua AMPR Kota Pekanbaru mengungkapkan, pihaknya terkait hal tersebut menemukan kejanggalan.

Baca juga: Warga Laporkan Balik Anggota DPRD Pekanbaru Ini, Ketua RT : Tak Sesuai Sengan Kejadian Sebenarnya

Baca juga: 8 Saksi Sudah Diperiksa Polisi Terkait Dugaan Penganiayaan yang Dilaporkan Anggota DPRD Pekanbaru

Maka dari itu, pihaknya pun memilih melaporkan Ida ke kejaksaan.

"Kami tadi ada menyerahkan barang bukti, alat bukti berupa data gaji dia dan (foto) mobil yang digunakannya. Itu dari tahun 2017 sampai 2021," ucapnya.

Lanjut dia, atas laporan itu, pihaknya berharap agar jaksa segera menindaklanjutinya. Jika terbukti, pihaknya berharap Ida dikenakan sanksi pidana.

"Harapan kami, Kejari Pekanbaru segera mengusut tuntas kasus ini. Kalau bisa Ida ini jangan hanya dikenakan sanksi administrasi saja, melainkan juga sanksi pidana," paparnya.

Terpisah, Kepala Seksi Intelijen Kejari Pekanbaru, Lasargi Marel saat dikonfirmasi, membenarkan jika pihaknya menerima laporan tersebut.

"Pada intinya kami terima. Nanti kami sampaikan ke Pak Kajari. Jadi saat ini kami menunggu petunjuk pimpinan seperti apa nantinya, apakah ditangani Intel atau Pidsus (Pidana Khusus,red) untuk menanganinya," ucap Marel.

Diungkapkan Marel, pihaknya nanti akan melakukan pendalaman, untuk memastikan kebenaran laporan tersebut.

"Kita kan nanti mencari tahu kebenaran laporan. Apakah materinya tindak pidana korupsi atau tidak. Apakah cuma sekedar masalah administrasi atau atau ada kerugian negaranya," jelas dia.

Sementara itu, Ida Yulita Susanti, saat dikonfirmasi tribunpekanbaru.com lewat pesan WhatsApp, hingga berita ini dibuat, belum memberikan jawaban.(Tribunpekanbaru.com/Rizky Armanda)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved