Breaking News:

Bupati Siak Ikuti Pembekalan Kepemimpinan Pemerintah Dalam Negeri

Bupati Siak Alfedri mengikuti kegiatan pembukaan pembelajaran tatap maya Pembekalan Kepemimpinan Pemerintah Dalam Negeri

Penulis: Mayonal Putra | Editor: Ariestia
Pemkab Siak
Bupati Siak Alfedri mengikuti pembekalan pemimpin pemerintah dalam negeri secara virtual dari kantor bupati Siak, Senin (13/9/2021). 

TRIBUNPEKANBARU.COM, SIAK - Bupati Siak Alfedri mengikuti kegiatan pembukaan pembelajaran tatap maya Pembekalan Kepemimpinan Pemerintah Dalam Negeri bagi kepala daerah tahun 2021 gelombang III secara virtual, Senin (13/9/2021). Ia mengikuti kegiatan itu dari ruang Bandar Siak, lantai II kantor bupati Siak.

Kegiatan ini diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI) melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Kegiatan tersebut secara langsung dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian.

“Kegiatan ini penting sekali bagi kita, karena pembekalan kepemimpinan ini merupakan penguatan kembali Tupoksi kepala daerah,” kata Alfedri usai mengikuti kegiatan tersebut.

Ia menyampaikan, pada pembukaan kegiatan sudah jelas arahan Mendagri, bahwa kepala daerah harus membaca kewenangan yang termaktub di dalam UU nomor 23 tahun 2014. Selama ini, Alfedri juga mengacu kepada UU tersebut dalam menjalankan kewenangannya sebagai bupati.

“Ini kegiatan rutin yang digelar Kemendagri setiap tahun, untuk meneguhkan kembali integritas, rel kebijakan dan batas-batas kewenangan bupati atau walikota, demi kemajuan bangsa,” kata dia.

Mendagri Tito Karnavian dalam sambutannya menyampaikan, acara ini merupakan program regular yang diselenggarakan Kemendagri dalam konteks tugas dan tanggungjawab, serta fungsi kemendagri sebagai pembina dan pengawas pemerintahan daerah. Tugas pokok fungsi didasarkan pada Undang - undang sangat penting, yang perlu dipahami oleh semua pihak termasuk kepala daerah yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014.

"Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 ini saya minta betul-betul bila ada waktu kosong dibaca, bab per bab, sampai dengan tuntas, karena semua aspek yang menyangkut pemerintahan daerah itu tercantum disana,” kata dia.

Ia mengatakan, batasan kewenangan kepala daerah, wakil kepala daerah, pembagian tugas dan lain sebagainya ada pada teks UU 23 tahun 2014. Bahkan masalah sanksi-sanksi untuk kepala dan wakil kepala daerah juga ada di sana.

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini, lanjut Tito, berisi pokok-pokok pikiran yang disasarkan kepada semangat perubahan pasca-orde baru. Sistem pemerintahannya sangat sentralistis menjadi desentralisasi, dan kemudian diberikan otonomi terbatas kepada daerah-daerah.

"Tujuannya adalah agar tidak terjadi sistem pemerintahan otoriterian, karena negara kita adalah negara demokrasi. Prinsip ini sudah sangat tegas dicantumkan dalam dasar negara kita pancasila yang sudah secara eksplisit dibuat dan diletakkan dalam pembukaan UUD 45,” ujarnya.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved