Breaking News:

Kejari Pekanbaru Amankan 2 Unit Mobil Dinas yang Masih Dikuasai Mantan Pejabat Pemko

Kejari Pekanbaru melalui Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), berhasil mengamankan 2 unit mobil dinas yang dikuasai mantan pejabat.

Penulis: Rizky Armanda | Editor: Ariestia
Tribun Pekanbaru/Rizky Armanda
Dua mobil dinas yang masih dikuasasi mantan pejabat, berhasil diamankan Kejari Pekanbaru, Selasa (14/9/2021). 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Kejari Pekanbaru melalui Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), berhasil mengamankan 2 unit mobil dinas yang masih dikuasai mantan pejabat Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, Selasa (14/9/2021).

2 mobil dinas itu diantaranya merk Toyota Altis dengan nomor plat merah BM 1755 TP dan merk Honda Accord dengan nomor plat merah BM 1592 TP. Kedua mobil sama-sama berwarna hitam.

Pantauan tribunpekanbaru.com, kedua mobil dinas itu tampak terparkir di halaman depan Kantor Korps Adhyaksa Pekanbaru di Jalan Jenderal Sudirman.

"Dari beberapa (mantan) pejabat sudah menyerahkan mobil yang dikuasainya milik Pemerintah Kota Pekanbaru. Ada Altis dan Accord, sudah diserahkan kepada kami. Dan kami akan menyerahkan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru," kata Kepala Kejari Pekanbaru, Teguh Wibowo melalui Kepala Seksi (Kasi) Datun, Ridwan Dahniel.

Lanjut Ridwan, kepada para mantan pejabat di lingkungan Pemko Pekanbaru, diminta segera menyerahkan aset, seperti halnya mobil dinas yang masih dikuasai kepada pihaknya.

Karena dipaparkannya, Seksi Datun Kejari Pekanbaru selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN), sudah menerima surat kuasa khusus (SKK) dari Pemko Pekanbaru.

Dimana dalam hal ini, Pemko Pekanbaru meminta bantuan kejaksaan untuk mendapatkan atau menarik kembali mobil dinas yang masih dikuasai oleh orang yang tidak berhak menggunakannya.

Total ada 26 SKK yang diterima Kejari Pekanbaru dari Pemko Pekanbaru. Sebagian besar adalah untuk penarikan mobil dinas, dan sisanya penyelesaian masalah aset tanah.

Dari jumlah tersebut, Kejari Pekanbaru telah menuntaskan sebanyak 13 SKK.

"Setiap hari kami mengundang pejabat-pejabat atau pihak ketiga yang menguasai aset-aset Pemko yang tidak merupakan haknya untuk memakai aset tersebut, seperti mobil dinas," sebut Ridwan.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved