Presiden Perancis Merajuk, Emmanuel Macron Tarik Dubes dari AS dan Australia

TRIBUNPEKANBARU.COM, PARIS - Presiden Prancis Emmanuel Macron menarik duta besar Perancis untuk AS dan Australia pada hari Jumat (17/9/2021).

Penarikan duta besar itu sebagai protes atas pengumuman pemerintah Australia yang membatalkan pembelian kapal selam dari Perancis dan beralih ke kapal selam teknologi nuklir buatan AS.

Padahal, kesepakatan antara Perancis dan Australis sudah ditandatangani pada 2016 silam.

"Keputusan luar biasa ini adalah respon kami atas kesepakatan yang dibuat pada 15 September oleh Australia dan Amerika Serikat," kata Kementerian Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian seperti dikutip Tribunpekanbaru.com dari USnews pada Sabtu (18/9/2021).

Sejauh ini, belum ada tanggap dari Kedutaan Besar Prancis di Washington D.C. atau pun Canberra.

Biasanya tindakan memanggil duta besar adalah alat diplomatik untuk menandai keluhan atau kekecewaan yang umumnya bersifat simbolis dan berumur pendek.

Baca juga: Bukti Taliban Belum bisa Kuasai Afganistan, Mereka Malah jadi Sasaran Serangan Mematikan

Baca juga: MENENGOK Spesifikasi Kapal Perang Arrowhead: Disain dari Inggris, Dibuat Indonesia

Pada tahun 2019 lalu, Perancis juga menarik duta besarnya untuk Turki, setelah komentar pedas Presiden Recep Tayyip Erdogan terhadap Macron yang dinilai mengintimidasi umat Islam.

Namun, pada tahun 2020, Dubes Perancis kembali ditugaskan di Istanbul.

Selain itu, pada bulan April 2021, Presiden AS Joe Biden menarik Duta Besar AS untuk Rusia John Sullivan.

Hal itu dilakukan karena Rusia menarik dubesnya dari Washington karena Joe Biden menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai seorang pembunuh.

Namun, dua bulan kemudian, John Sullivan kembali ditugaskan di Moskow.

Perpecahan antara Perancis dengan Australia ini sebenarnya sudah tercium sejak Rabu (15/9/2021).

Saat itu, pemimpin Australia, Amerika Serikat, dan Inggris bersepakat untuk membentuk pakta keamanan baru untuk menjaga kawasan Indo-Pasifik.

"Ini adalah salah satu upaya untuk membentuk keamananan dan kenyamanan di kawasan itu," sebut Perdana Menteri Inggris Boris Johnson.

Dengan ditandatanganinya pakta pertahanan Indo-Pasifik itu,