Breaking News:

DPRD Pekanbaru

Meski Level 2, PHK Karyawan Masih Banyak di Pekanbaru, Reaksi Komisi III DPRD Pekanbaru Begini

Meski Pekanbaru kini sudah berada di level 2 PPKM, namun pemutusan hubungan kerja (PHK) di beberapa sektor, masih terjadi. Ini kata DPRD Pekanbaru

Penulis: Syafruddin Mirohi | Editor: Ariestia
Istimewa
Meski Pekanbaru kini sudah berada di level 2 PPKM, namun pemutusan hubungan kerja (PHK) di beberapa sektor, masih terjadi. Ilustrasi - PHK 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Meski Kota Pekanbaru kini sudah berada di level 2 PPKM, namun pemutusan hubungan kerja (PHK) di beberapa sektor, masih terjadi.

Bahkan sampai sekarang, karyawan yang masih dirumahkan, belum dipanggil lagi untuk bekerja. Kondisi ini tentunya menjadi perhatian serius, kalangan legislator di DPRD Pekanbaru.

Sebab, gelombang PHK yang terjadi saat PPKM Level 4 kemarin, yang rugi justru masyarakat. Karenanya, Pemko Pekanbaru melalui Disnaker, harus mencarikan solusinya.

"Kami harapkan Disnaker action segera. Jangan tunggu ada gejolak, baru bertindak. Jika perlu surati perusahaan bersangkutan, demi stabilnya ekonomi masyarakat," tegas Wakil Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru H Ervan kepada Tribunpekanbaru.com, Jumat (24/9/2021).

Disebutkan, bahwa saat hearing dengan Disnaker kemarin, Komisi III DPRD juga sudah menyampaikan persoalan ini. Termasuk halnya juga laporan masyarakat, mengenai sulitnya mencari kerja sekarang (meski sudah Level 2).

Seharusnya secara perlahan-lahan, sudah ada solusi kongkrit dari pemerintah.

"Memang tak bisa instan memanggil karyawan yang di rumahkan kemarin. Tapi setidaknya sudah ada program lah. Paling tidak panggil mereka kerja lagi, namun ketentuannya tidak seratus persen, karena masih Level 2," tegas Ervan lagi.

"Harapan kita ke depan, bagaimana pemerintah mendorong perusahaan untuk memanggil karyawannya lagi," pintanya.

Sebelumnya, Kepala Disnaker Pekanbaru Abdul Jamal pada pekan lalu menegaskan, bahwa pihaknya tidak memungkiri adanya masalah PHK akibat pandemi Covid-19, yang sudah berlangsung selama dua tahun.

"Jadi sektor yang terbanyak itu di antaranya pendidikan. Terutama yayasan swasta. Kemudian, sektor pariwisata seperti kuliner dan perhotelan, ini juga yang banyak terdampak akibat pandemi Covid-19," jelasnya.

Ditambahkannya, laporan yang diterima Disnaker selama pandemi virus corona ini kebanyakan adalah pesangon karyawan, atau pekerja yang diterima dari instansi/perusahaan tidak sesuai aturan.

Jamal menyebut, rata-rata jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) selama pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru terhitung mencapai 200 orang.

"Cuma yang lebih banyak sekarang adalah kontrak yang tidak diperpanjang. Namanya PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu), karena PKWT ini kan per tahun," terangnya. (Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi)  

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved